CILEGON – Persatuan Perjuangan Masyarakat Cilegon (PPMC) mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Cilegon untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) perlindungan dan pemberdayaan tenaga kerja yang dari SDM lokal Cilegon.

Dewan Pembina PPMC, Isbatullah mengatakan, belum adanya payung hukum yang kuat dalam perlindungan dan pemberdayaan SDM lokal, menjadi salah satu penyebab masyarakat di Cilegon sebagai kota industri, banyak yang belum bekerja.

“Itu salah satu penyebabnya adalah karena payung hukumnya engga ada kita. Kita harapkan tahun ini bisa beres, kita dorong,” kata Isbat usai rapat dengar pendapat bersama Disnaker Cilegon, Bagian Hukum Setda Cilegon, dan Komisi II di Ruang Rapat DPRD Cilegon, Senin (9/3/2020).

Suasana Rapat dengar pendapat PPMC bersama DPRD dan Pemerintah Kota Cilegon, Senin (9/3/2020) dok/hbo

Saat ini, kata Isbat, Peraturan Daerah (Perda) Kota Cilegon Nomor 2 tahun 2009 tentang Pelayanan Ketenagakerjaan, belum memiliki kekuatan untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan tenaga kerja, terutama terkait dengan prioritas SDM lokal.

“Bisa direvisi, di upgrade gitu, ditambahkan pasal-pasalnya, atau dari awal kita buat gitu. Kita kepinginnya, setiap ada investasi yang datang ke Cilegon itu, 70-80 persen harus menyerap SDM lokal lah, jangan yang jauh-jauh dulu, itu yang harus di prioritaskan,” ujar Isbat.

Sementara Presiden PPMC Moelyadi Sanusi mengatakan, permasalahan pengangguran di Kota Cilegon harus segera dicarikan solusi mulai saat ini, agar siapapun kedepan yang menjadi pemimpin di Kota Cilegon dapat memberikan jaminan prioritas kerja kepada SDM lokal.

“Pengennya akhir tahun sudah selesai. Karena siapapun yang jadi walikota, kalau misalkan Perda perlindungan tenaga kerja itu tidak ada, pasti akan berhadapan dengan masalah pengangguran, tetap nanti problemnya pengangguran tinggi. Siapapun itu walikotanya, kita bicara bagaimana masyarakat diselamatkan, yang jadi prioritas kita itu,” tuturnya.

Anggota Komisi II DPRD Cilegon, Muhammad Ibrohim Aswadi mengatakan pihaknya akan segera melakukan pembahasan secara internal, serta mengundang instansi terkait dalam hal ini Disnaker Banten untuk dimintai pendapat, terkait dengan revisi yang akan dilakukan terhadap Perda Kota Cilegon terkait ketenagakerjaan yang sudah berlaku.

“Bukan pembentukan, tapi revisi perda yang ada, Perda (Kota Cilegon) Nomor 2 tahun 2009, kaitan tentang perlindungan dan pemberdayaan tenaga kerja lokal. Ada beberapa pasal yang memang dalam perda yang ada ini belum secara spesifik mendorong atau melindungi keberadaan tenaga kerja lokal, itu yang akan kita dorong,” kata Politisi Demokrat Cilegon.

Ibrohim juga mengatakan, saat ini sudah ada 6 kota/kabupaten di Indonesia yang menerapkan perda tentang perlindungan tenaga kerja lokal, diantaranya Bali, Berau, Kutai Barat, dan Gunung Agung.

Atas dasar itu, DPRD Cilegon akan melakukan komparasi yurispridensi perda tersebut untuk diterapkan di Kota Cilegon menjadi perda perlindungan dan pemberdayaan tenaga kerja lokal, salah satunya dengan diagendakan masuk dalam program legislasi daerah (Prolegda).

“Kita akan mengambil komparasi yurisprudensi dari beberapa kabupaten/kota yang sudah memberlakukan perda perlindungan tenaga kerja lokal, akan kita adopsi untuk melindungi tenaga kerja lokal. Yang ada saat ini (Perda Cilegon Nomor 2 tahun 2009) tidak efektif, karena titiknya adalah kurangnya penekanan perlindungan dan pemberdayaan SDM lokal, diperda itu tidak ada sama sekali,” pungkasnya. (Red)