PANDEGLANG – Kalompok Cipayung Plus Pandeglang meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang untuk terbuka dengan pengelolaan anggaran Covid-19, karena saat ini belum bisa dirincikan secara rasional.

Koordinator aksi Cipayung Plus dari GMNI, TB. Muhamad Afandi menuturkan, anggaran untuk penangan covid 19 di Kabupaten Pandeglang sebesar 58 M, anggaran dari Bankeu,19 M, Dana Inisiatif Daerah (DID) dan 1,7 M APBD, pihak swasta menumbangkan masker sekitar 25.000 masker untuk masyarakat, namun semuanya tidak terbuka.

“Akan tetapi jumlah yang begitu besar tidak dirasakan oleh masyarakat pandeglang sendiri, jangan sampai anggran yang begitu besar dijadikan ajang babacakan oleh oknum,” kata Ketua DPC GMNI Pandeglang.

Di lokasi yang sama, Ketua PMII Pandeglang, Yandi Isnendi mengatakan, tatat tertib pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tertuang dalam PP nomor 53 Tahun 2010 dalam poinnya ialah mentaati segala ketentuan perundang-undangan.

“Sementara, dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 4 Poin (a), menjelaskan bahwa setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini,” kata Ketua PC PMII Pandeglang Yandi isnendi.

Sementara itu, Ketua HMI Pandeglang, Hadi Setiawan menuturkan, pihaknya meminta Pemerintah Daerah Pandeglang, untuk lebih serius dalam penanganan pemutusan mata rantai covid-19 di kabupaten pandeglang.

“Meminta kepada Bupati & Wakil Bupati Kab. Pandeglang untuk lebih serius dan selektif dalam menempatkan pimpinan dibawah satuan kerjanya dan membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat dalam rangka menciptakan good goverment dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Pandeglang,” ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga meminta kejelasan pengalokasian anggaran dan realisasinya ke penanganan covid-19. juga mendorong legislatif untuk segera membuat Pansus, dalam pengawasan amggaran covid-19 di kabupaten pandeglang.

“KPK Harus Turun jika dalam pengawasan angaran covid 19 di Kabupaten Pandeglang,” ucapnya.

Menanggapi aksi unjuk rasa Cipayung Plus, Kepala Bappeda Kabupaten Pandeglang, Utuy Setiadi menuturkan, pihaknya akan memberikan informasi seluas-luasnya apabila sudah diverifikasi oleh Pemprov, namun untuk anggaran dari dana TT sudah disampaikan kepada kelompok Cipayung.

“Kalau untuk soal transparansi, kita tidak bisa sembarangan menyampaikan informasi terkait dengan alokasi anggaran dari Bankeu, kalau kita sampaikan tapi belum fix nanti bisa salah informasi, kita juga masih bahas dengan tim TAPD,” tuturnya. (De/Red)