PANDEGLANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang masih menunggu arahan KPU RI, terkait pelaksanaan pilkada serentak bulan Desember.

Meskipun saat ini sudah disepakati pelaksanaan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 oleh Pemerintah Pusat dan Komisi II DPR RI.

Ketua KPU Kabupaten Pandeglang Ahmad Sujai mengatakan, pihaknya masih mengaku masih menunggu regulasi terkait perubahan jadwal, meski demikian dirinya mengaku sudah siap melanjutkan beberapa tahapan Pilkada yang tertunda.

“Pertama kita nunggu PKPU tentang perubahan tahapan program dan jadwal,
kalau KPU daerah pada prinsipnya siap selama kepastian hukumnya sdh ada, karena ini sifatnya tinggal melanjutkan saja atas tahapan yang ditunda sebelumnya,” ucapnya, Kamis (7/5/2020).

Dalam hal pelaksanaan Pilkada pada bulan Desember, Sujai menyambut baik apabila bencana nasional ditetapkan selesai. Sebab, beberapa tahapan yang sempat ditunda saat ini merupakan dampak dari Covid-19.

“Peraturan Undang-undang (Perppu) sudah ditandatangani oleh bapak Presiden RI kaitan dengan hal tersebut, tentunya kami KPU yang ada di tingkat kabupaten/kota menunggu arahan lebih lanjut dari KPU RI. Kami sambut baik Pilkada dilaksanakan 9 Desember 2020,” kata Sujai.

Ia menuturkan, pihaknya menunggu arahan dari KPU RI, karena di dalam pasal 201 A ayat 3 di Perppu tersebut apabila pada bulan Desember tidak dapat dilaksanakan pemungutan suara, maka harus dijadwalkan ulang dan disepakati antara KPU, Pemerintah Pusat, dan DPR RI, apabila pandemi covid-19 tersebut belum berakhir.

“Berdasarkan opsi A sesuai kesepakatan pemerintah pusat dengan DPR RI, dipilih 9 Desember 2020 untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Kita juga menunggu peraturan KPU tentang perubahan tahapan program dan jadwal Pilkada,” tuturnya.

Sebagimana diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan Perppu tentang perubahan ketiga Undang-Undang Pilkada. Penundaan ini karena Indonesia sedang menghadapi pandemi Covid-19.

Dalam Perppu tersebut dikatakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 akan ditunda hingga Desember. Apabila hingga Desember 2020 wabah corona belum berakhir, maka pemungutan suara dapat diundur.

Hal tersebut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2020 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dalam perppu yang diteken Jokowi pada 4 Mei, dijelaskan bahwa Pilkada Serentak 2020 yang dijadwalkan pada September ditunda dan akan dilaksanakan Desember.

“Dalam hal pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana nonalam berakhir,” dalam draft Perppu pasal 201 A. (De/red)