Masyarakat Pasir Sedang Tuntut Hak Milik Tanah
PANDEGLANG – Masyarakat Desa Pasir sedang yang tergabung dalam Forum Masyarakat Desa Pasir Sedang (FMDP) didampingi kuasa hukum LBH Tridharma Indonesia Pandeglang melakukan audiensi dengan pemerintah Kabupaten Pandeglang di Ruang Garuda Pendopo, Rabu (11/12/2019).
Dalam audiensi tersebut, selain didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tri Dharma Indonesia Pandeglang, juga mahasiswa yang tergabung dalam Forum Advokasi Mahasiswa Tridharma Indonesia (FAMTI), bahkan didampingi langsung oleh Camat Picung Ahmad Fithoni.
Kuasa hukum FMDP dari LBH Tri Dharma Indonesia, Bambang Ferdiansyah menuturkan, agenda audensi tersebut merupakan langkah dari pada pergerakan masyarakat, dalam menempuh kejelasan dan kepastian hukum terkait status tanah yang mereka kuasai semenjak puluhan tahun yang lalu
“Bahkan sebelum kemerdekaan negara Republik Indonesia merdeka, masyarakat telah menduduki dan menguasai lahan serta taat membayar pajak PBB setiap tahunnya. Adapun jumlah kepala keluarga di pasir sedang berjumlah 527 KK, dengan luas wilayah sekitar 120 ha,” ucap Bambang kepada wartawan.
Ia menuturkan, pada tahun 2007 data pembayaran pajak SPPT PBB mulai hilang atau tidak dapat membayarkan pajaknya kembali, beberapa tahun kemudian sekitar tahun 2009 tanah yang diduduki saat ini oleh warga Desa Pasir Sedang beralih status menjadi HGU Perhutani.
“Dengan berdirinya patok Perhutani di wilayah pasir Serdang dengan memakan lahan wilayah penguasaan warga, dengan patok lahan tersebut Perhutani juga tidak melakukan kegiatan selayaknya Perhutani, seperti tanaman industri ataupun pertanian pertanian lainnya,” ujarnya.
Bambang menjelaskan, sejalan dengan UUPA nomor 5 tahun 1960 pasal 34 hapusnya hak guna salah satu diterlantarkan harus dicabut untuk kepentingan umum, berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 1961 tentang pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya.
”Jika memang negara atau pemerintah menganggap bahwa tanah ini adalah milik negara, seharusnya negara memberikan jaminan dan perlindungan serta pemenuhan hak haknya bagi warganya. Oleh karenanya, masyarakat Desa Pasir sedang menuntut pemerintah untuk mencabut atau membatalkan SHGU Perhutani, pemerintah segera merekomendasikan kepada pemerintah pusat untuk melakukan Ensklav dari negara cara diberikan untuk masyarakat Desa Pasir sedang,” ujarnya.
Sementara itu, Kabid Perencanaan Perhutani KPH Banten, Fery Yustianto menuturkan, pihaknya bukan menelantarkan lahan tersebut, namun pihaknya hanya mengganti status tanah.
“Bagaimana kami mau menanam, kan di lahan itu sudah ada pemukiman warga, pihak perhutani dengan masyarakat sebetulnya begitu harmonis. Bahkan sampai saat ini tidak ada upaya intimidasi dari Perhutani kepada warga,” katanya.
Masih di Lokasi yang sama, Bupati Pandeglang, Irna Narulita menuturkan, dirinya mendukung upaya masyarakat yang menginginkan hak milik, namun dirinya meminta masyarakat untuk memenuhi prosedur untuk mendapatkan hak milik tersebut.
“Kalau urusan rekomendasi itu prihal yang mudah, sambil merem saya juga bisa tinggal tanda tangan. Tapi kan harus ada prosedur yang ditempuh dulu, nanti BPN yang menjelaskan kaitan dengan prosedurnya,” ucapnya. (De/Red)



Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.