SERANG – Masih adanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak tercapai target realisasi pendapatan asli daerah (PAD) di Lingkungan Pemerintahan Kota (Pemkot) Serang menjadi sorotan DPRD Kota Serang.

Pihaknya menyarankan kepada Wali Kota Serang melakukan evaluasi bahkan rotasi mutasi pada pejabatnya.

Ketua Komisi III DPRD Kota Serang Tb Ridwan Ahmad mengatakan rendahnya realisasi target retribusi pada beberapa OPD penghasil tidak sesuai dengan tagline Aje Kendor.

“Yang ada kendor dalam mengejar target. Wali Kota harus mengevaluasi kepala OPD yang tidak mampu mencapai target retribusi. Kalau perlu rotasi dan ganti dengan kepala OPD yang siap bekerja,” kata Ridwan saat dikonfirmasi wartawan harianbanten.co.id, Kamis (2/1/2020).

Pada rapat evaluasi kemarin yang dilakukan Pemkot Serang, per November 2019, capaian PAD Kota Serang baru menembus angka sebesar Rp 155,1 miliar atau minus Rp 23,1 miliar dari target Rp 178,2 miliar. Sementara PAD dari sektor retribusi 12,04 miliar (87,17
persen). Sedangkan, dari pendapatan tersebut masih ada empat OPD yang capaiannya jeblok atau di bawah 60 persen. Yakni, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang baru sebesar Rp1,92 miliar (52,99 persen) dari target Rp3,63 miliar, Dinas Perhubungan sebesar Rp611,2 juta (27,53 persen) dari target Rp2,22 miliar, Disdagperinkop dan UKM sebesar Rp537,19 juta (53 persen) dari target Rp1,01 miliar, dan Satpol PP nol persen dari target Rp121 juta.

Tidak tercapainya target, lanjut Ridwan, karena gagal dalam perencanaan menentukan besaran target retribusi. Selain itu, kurang maksimalnya kinerja OPD.

“Itu penyebab utama gagalnya OPD penghasil retribusi dalam mencapai target dari retribusi itu sendiri,” ujar Ketua Fraksi PKS ini.

Ia menyarankan OPD lebih rasional dan objektif dalam menentukan target retribusi. Tagret Harus terukur dengan dinamika perubahan kebijakan kewenangan baik dari pemerintah pusat dan provinsi.

“Misalnya retribusi parkir tepi jalan umum sekarang oleh provinsi tidak boleh lagi melakukan pungutan, tentu ini berdampak pada realisasi target retribusi parkir,” katanya.

Dirinya juga menyarankan, OPD penghasil melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan dan pungutan retribusi. Perkembangan teknologi harus menjadi jalan untuk tidak jalan di tempat.

“Kepala OPD harus cerdas menangkap peluang ini. Sudah saatnya di Kota Serang pungutan retribusi berbasis online agar akuntabilitas dan kontrolnya jelas,” jelasnya.

Tata kelola mulai dari perencanaan sampai dengan pungutan retribusi, harus direformasi. Jangan seperti sekarang yang terlalu birokratis.

“Potensi kebocoran Itu ada dan nyata, ke depan birokrasi harus dipangkas,” katanya. (HRS/Red)