PANDEGLANG – Pemerintah Kabupaten Pandeglang menilai sembilan desa yang ingin menggagas kecamatan baru dinilai belum bisa, karena belum ada relevansi kepentingan yang sesuai perundang-undangan.

Hal itu disampaikan Asisten Daerah (Asda) Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Bidang Pemerintahan, saat menanggapi adanya informasi sejumlah desa yang ingin memekarkan kecamatan baru.

Kesembilan desa yang ingin membuat kecamatan baru tersebut, menilai agar adanya pemerataan pembangunan di wilayahnya, karena saat ini wilayahnya masih tergolong desa yang kurang perhatian pemerintah dan jauh dengan pusat pelayanan masyarakat.

Asda I Setda Pandeglang, Ramadani mengatakan, dirinya menilai pemekaran kecamatan tersebut masih belum bisa berpisah, karena secara kebutuhan dan desakan untuk melakukan pemekaran tersebut masih dinilai belum urgent.

“Untuk saat ini belum ada urgensinya untuk melakukan pemekaran Kecamatan,” katanya saat dihubungi melalui telepon selularnya, Rabu (15/1/2020).

Ia mengatakan, untuk kriteria memekarkan kecamatan baru tersebut sudah diatur di dalam undang-undang, oleh karena itu dirinya mendorong agar pemekaran kecamatan tersebut mengacu kepada undang-undang yang berlaku.

“Untuk kriteria pemekaran kecamatan ada ketentuannya, dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dan PP nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Desa Sukalangu Kecamatan Saketi, Dian Trisula mengatakan, keberadaan desa desa wilayah perbatasan sepakat untuk mengusulkan adanya pemekaran Kecamatan Baru. Hal ini dilakukan dengan harapan bisa adanya pemerataan pembangunan serta pelayanan.

“Ini merupakan hasil dari muswarah dari beberapa bulan yang lalu, bahwa harus ada pemekaran Kecamatan agar pelayanan dan pembangunan buat warga merata. Karena selama ini untuk pelayanan beberapa desa yang tergabung saat ini aksesnya sangat jauh,” katanya. (De/Red)