SERANG – Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Serang mengkritisi kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang yang dinilai lamban dan tidak transparan dalam melakukan penyaluran bantuan Covid-19 untuk masyarakat.

Kabid Organisasi dan Keanggotaan MPC PP Kabupaten Serang, Irwan Herdiyana menyampaikan, dari sekian banyak bantuan yang sudah di terima oleh tim gugus tugas Covid-19 Kabupaten Serang, mulai dari bantuan pusat, provinsi, perusahaan milik Negara (BUMN) maupun swasta melalui CSR dan juga bantuan dari Pemkab serang sendiri, sampai saat ini belum juga dirasakan oleh masyarakat.

“Saya sangat kecewa dengan pemerintah kabupaten serang dengan tim gugus tugasnya, yang sampai saat ini kami menilai lamban dan juga tidak transparan dalam melakukan pengelolaan anggaran covid-19 kabupaten serang, dengan anggaran Rp 16,5 milyar dan meningkat menjadi Rp 45 milyar. Sedangkan saya baca di beberapa media online bulan lalu, bahwa pemerintah kabupaten serang akan melakukan pemberian sembako (beras), namun sampai saat ini belum dapat di rasakan oleh masyarakat yang terkena dampak wabah covid-19 di kabupaten serang,” jelasnya, Sabtu (9/5/2020).

Irwan juga mengatakan bahwa pemerintah kabupaten serang tidak mempunyai solusi yang tepat untuk penanganan covid-19 ini.

“Karena hal nya masih banyak yang belum maksimal dalam melakukan tindakan preventif maupun tindakan penanggulangan pandemi covid-19 ini,” ungkapnya.

Sementara itu, Imron Nawawi, Sekjend LBP (lembaga buruh dan pekerja) Pemuda Pancasila Kabupaten Serang menyampaikan, selain lamban dan juga tidak transparan dalam mengelola bantuan covid dari sumber manapun, Bupati Serang juga diangga tidak memikirkan kepentingan para buruh atau para pekerja di kabupaten serang.

“Bupati serang harus punya solusi untuk melakukan pencegahan dalam menghadapi pandemi covid-19 ini untuk para pekerja yang saat ini sedang di hantui dengan PHK masal yang akan dilakukan oleh prusahaan-perusahaan yang ada di kabupaten serang. Jika memang itu terjadi, maka kami yakini kabupaten serang akan terus menjadi kabupaten penyumbang pengguran terbesar selalu di provinsi banten. Ini harus dipikirkan oleh pemerintah kabupaten serang. Selain itu kami berfikir bahwa masih banyak pekerja yang sekarang di rumahkan di kabupaten serang yang mulai berpulang ke tempat tinggalnya, tanpa adanya protokol ataupun pemeriksaan dari tim kesehatan di kabupaten serang. Yang nyatanya, dari sekian banyak PDP ataupun ODP yang ada di kabupaten serang adalah mereka yang bekerja dan di rumahkan di jakarta, lalu pulang ke rumah sehingga dinyatakan ODP itupun yang terpantau dan diketahui,” tandasnya.