PANDEGLANG – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang, akan mengkaji terkait diperbolehkan atau tidak pendamping daftar menjadi lembaga adhock KPU.

Sebab, dari pantauan pada saat tes tulis pendaftaran lembaga adhock (PPK) terdapat beberapa pendamping desa yang ikut mendaftarkan diri menjadi PPK KPU.

Kepala DPMPD Kabupaten Pandeglang, Doni Hermawan menuturkan, dirinya berharap para pendamping desa tidak terpengaruh pada kontestasi Pilkada mendatang, sebab menjadi pendamping memiliki tanggung jawab moral untuk suksesi pembangunan di tingkat desa.

“Kalau pendamping desa itu kan punya aturan tersendiri ya, karena pendamping desa itukan yang meng-SK-kan kementrian desa, nanti kami coba cek dulu. Yang pasti kami berharap para pendamping desa juga bisa bekerja secara maksimal sebagai pendamping desa, tidak terkontaminasi dengan Pilkada nanti,” kata Doni, Jumat (31/1/2020).

Ia mengatakan, untuk masalah larangan pendamping desa menjadi penyelenggara di lembaga adhock, pihaknya akan membaca dan menngkaji terlebih dahulu, meskipun dari pihak KPU tidak mempermasalahkan pendamping desa untuk daftar menjadi PPK.

“Tetapi kami harus membaca dahulu aturan-aturannya, jangan sampai kami menyampaikan salah, kalau untuk kepastian larangannya itu belum kitalihat, kalau KPU itu kan sudah tidak melarang, tapi kami harus melihat dulu dari segi keputusan kementriannya,” ucapnya.

Menurut Doni, para pendamping desa tersebut memiliki pekerjaan yang cukup padat, selain melakukan pendampingan, namun juga melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pada tingkat pemerintahan desa yang menjadi dampingannya.

“Kan mereka juga harus bisa merencanakan, monev juga, mulai dari sekarang mereka itu kan harus bekerja mengawasi desa, pembangunannnya, untuk di SOP pendamping desa juga kita belum baca, takut salah, khawatir nanti jadi masalah, tapi kami akan cek, kami juga harus ngobrol dahulu dengan para pendamping TI nya, tenaga ahlinya, apakah boleh atau tidak, nanti kami akan sampaikan,” tuturnya. (De/Red)