Perlindungan Anak Dinilai Belum Terintegrasi
PANDEGLANG – Komnas Perlindungan Anak (KPA) Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Pandeglang, menilai program-program perlindungan anak di Kabupaten Pandeglang belum terintegrasi antar institusi dan lembaga.
Menurutnya, hal tersebut seharusnya sudah di gagas, karena Kabupaten Pandeglang sudah predikat kabupaten layak anak tingkat pertama pada tahun 2018.
Ketua Komnas PA, Mujizat Gobang Pamungkas menuturkan, penanganan terhadap korban kekerasan pada anak dilakukan secara komprehensif, agar korban bisa tercover yang baik ketika korban mengadukan kasusnya dia dapat pendampingan.
“saya menilai pemerintah kabupaten Pandeglang tidak serius dalam penanganan kekerasan pada anak. Karena kalau kita berbicara tentang pemerintahan daerah, maka tidak satu institusi, atau tidak satu lembaga, harus terintegrasi semuanya, dari hulu sampai ke hilir,” kata Mujizat usai audiensi di Kantor DPRD Pandeglang, Kamis (5/3/2020).
Mujizat menjamin apabila satu institusi atau lembaga yang menangani perkara kekerasan terhadap anak tidak akan bisa optimal. Karena, dinas diberikan wewenang, diberikan mandat, oleh konstitusi, oph negara, dan mereka harus hadir.
“Jadi tidak ada alasan misalnya mereka diberitahukan terlambat, atau misalnya kami sudah pernah mendampingi. Korban ketika dia membuat laporan, proses persidangan itu tanggung jawab Negara. Selama proses itu, korban selalu di ancam oleh pelaku, Karena korbannya rata-rata anak-anak, bahkan ada yang merubah keterangan, ada yang merubah kesaksian,” katanya.
Menurutnya, kehadiran pemerintah setempat menjadi sangat penting, sehingga jangan sampai ada korban mau sidang tentang kasus dirinya dari Pandeglang selatan, korban bingung tidak ada ongkos, tidak ada kendaraan, dan tidak ada yang memfasilitasi.
“Saya berharap kepala desa bisa hadir, camat bisa hadir, ikut membantu. Mereka sudah jadi korban, DNA rata-rata tidak mampu, lalu siapa yang mau bertanggung jawab kalau bukan negara, kalau bukan pemerintah,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang, Tubagus Udi Juhdi menuturkan, DPRD akan mendorong dan menegur setiap kepala OPD terkait, agar lebih bisa peka dalam penanganan terhadap pelecehan seksual dan kekerasan pada anak.
“Harapan kami update terkait bisa lebih peka terhadap kasus-kasus yang terjadi terhadap anak, bahkan untuk penanganan sendiri mereka biar lebih sigap, bahkan bisa sampai kami mengharuskan terhadap OPD terkait agar menyiapkan fasilitas untuk penanganan-penanganan hal tersebut,” tuturnya. (De/Red)



Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.