PANDEGLANG – Tiga unsur pimpinan DPRD Pandeglang, turun langsung ke lokasi kegiatan reklamasi pantai ilegal, di Desa Sukarame, Kecamatan Carita, Pandeglang, hal itu dilakukan sesuai adanya laporan dan aduan dari masyarakat di wilayah tersebut.

Ketiga unsur pimpinan DPRD Pandeglang, yang meninjau langsung ke lokasi reklamasi ilegal tersebut, yaitu Ketua DPRD Pandeglang, Tubagus Udi Zuhdi dan kedua wakil Ketua DPRD, yakni Asep Rafiudin dan Fuhaira Amin.

Ketua DPRD Pandeglang, Tubagus Udi Juhdi mengaku, dirinya mendapatkan laporan dan aduan dari masyarakat Carita, terkait adanya aktivitas reklamasi pantai ilegal. Dalam menindaklanjuti lapran itu, pihaknya langsung mendelegasikan kepada Komisi I DPRD Pandeglang, untuk menelusuri dokumen perizinannya.

“Kami juga turun langsung ke lokasi untuk memastikan bahwa aktivitas reklamasi sudah distop atau belum. Karena sebelumnya sudah ada dari pihak Satpol-PP ke lokasi, dan ternyata setelah kami tinjau di lokasi tidak terlihat ada aktivitas,” tuturnya, Kamis (30/4/2020).

Selain itu, pihaknya juga ingin memastikan sejauh mana tindaklanjut dari dinas dannpihak terkait lainnya dalam menyikapi aktivitas reklamsi yang dinilai ilegal tersebut. Apakah memang perizinanya mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten benar sitempuh atau tidka oleh pengelola.

“Tang saya tahu pengelolanya itu hotel Asri Caritnya. Makanya berawal dari aduan dan laporan warga yang masuk ke kami, maka kami langsung terjun ke lapangan untuk memastikan kondisi reklamasi itu,” katanya.

Menurutnya, untuk kegiatan reklamasi pantai tidak hanya sebatas ada izin lingkungan maupun dari pihak kecamatan. Tapi harus dilakukan kajian terlebih dahulu, seperti oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

“Harus ada kajian dulu dari LH. Setelah hasil kajiannya ada, baru tahap selanjutnya soal dokumen perizinannya. Maka harusnya kegiatan jangan dilakukan dulu sebelum dokumen perizinannya ada,” ujarnya.

Dikatakannya, dampak dari aktivitas reklamasi pantai tersebut, tentu akan menimbulkan kerusakan terumbu karang dan dampak buruknya akan dirasakan oleh masyarakat di wilayah tersebut.

“Intinya reklamasi ini harus dikaji lagi. Jika dampak buruk yang ditimbulkan lebih besar ketimbang manfaatnya bagi warga, maka harus ditutup total,” ucapnya.

Sementara, Camat Carita, Marda mengaku, memang pihaknya telah memberikan izin terkait aktivitas tersebut. Karena kata Canat, permohonan yang disampaikan pihak pengelola itu bukan reklamasi. Tapi pembenahan pantai pasca bencana tsunami dua tahun lalu.

“Namun sekarang ini aktivitas di lokasi sudah dihentikan dulu. Karena pihak Satpol-PP Pandeglang sudah memberikan surat penyetopan aktivitas ke pihak pengelola,” katanya. (De/Red)