Ratusan Mahasiswa Berikan Raport Merah Kepada Bupati Pandeglang
PANDEGLANG – Ratusan mahasiswa dari seluruh kampus dan OKP yang ada di Kabupaten Pandeglang menggelar aksi refleksi di Halaman Kantor Setda Kabupaten Pandeglang, Kamis (26/12/2019).
Aksi tersebut digelar karena mahasiswa melihat pemerintah Kabupaten Pandeglang hanya memperkaya diri, karena menurut masa aksi tersebut Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Pandeglang belum melaksanakan kinerja yang maksimal.
Dalam masa aksi tersebut, merupakan keterwakilan dari kampus UNMA Banten, STISIP Banten Raya, STAI Babunajah, STAI Syekh Mansur, STIA Banten, STKIP Mutiara Banten, organisasi HMI, PMII GMNI, IMM.
Dalam orasinya, Ketua Umum HMI Pandeglang, Fikri Anidzar Albar menuturkan, pihaknya menilai status terentaskannya sebagai Kabupaten tertinggal masih belum layak, sebab masih banyak pembangunan infrastruktur yang masih buruk dan masih banyaknya warga miskin.
“Anggaran untuk membeli mobil dinas begitu besar pemerintah mampu, namun untuk pembangunan infrastruktur dan pengentasan warga miskin tidak berbanding lurus dengan apa yang dilaksanakan, malah cenderung memilih untuk memperkaya diri, wajar kita berikan rapot merah dan menyatakan pemkab gagal,” ucapnya.
Fikri menyebut Pemkab dan DPRD Kabupaten Pandeglang telah bersekongkol untuk meraup hak rakyat, hal itu terbukti dengan teganya membiarkan masyarakat masih banyak yang terpuruk ekonominya.
“Kami melihat di sini ada kongkalikong antara Pemkab dengan DPRD, buktinya DPRD tidak menjalankan fungsi kontrolnya saat pemerintah hendak membeli mobil mewah ditengah masyarakat miskin, tentunya ini tidak etis kabupatennya tergolong miskin tapi membeli mobil mewah, belum lagi infrastruktur,” katanya.
Hal senada disampaikan oleh Ketua GMNI Pandeglang, Indra Patiwara menyampaikan dalam orasinya, gagalnya kepala daerah yang mencanangkan maritim bisnis, wisata bisnis, dan agro bisnis membuat masyarakat kecewa.
“Kenapa kita sebut pemangku kebijakan di Pandeglang itu gagal dalam menjalankan visi misinya, tentunya dengan berbagai alasan, diantaranya masih banyak warga yang kurang mampu belum diselesaikan kesejahteraannya, program yang kebanyakan seperti menyadur dari pemerintah pusat, bahkan hampir disebut tidak ada inovasi,” katanya.
Sementara itu, masih di lokasi yang sama, Ketua PMII Pandeglang, Yandi Isnendi menyatakan, pihaknya mendorong penegakan supremasi hukum, selain itu juga menyoroti penyaluran CSR yang kurang tepat sasaran.
“Kita ingin RPJMD itu pro rakyat, kemudian rumah sakit jangan dijadikan tempat wisata untuk meraup keuntungan, tentunya kita juga ingin ada tim pengawas independen yang mengawasi dana desa. Jangan sampai pemberian bantuan dari luar daerah atau pemerintah pusat juga jangan tebang pilih, tidak lupa penanganan korban tsunami harus segera diselesaikan,” tutupnya. (De/Red)



Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.