Ratusan Ribu Warga Pandeglang Kategori Miskin
PANDEGLANG – Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang mencatat masih ada ratusan ribu warga Kabupaten Pandeglang yang masih kategori miskin atau prasejahtera, dari jumlah tersebut masih ada yang belum sama sekali terkafer bantuan pemerintah.
Dari data yang dihimpun berdasarkan SK Gubernur, sekitar 199.785 warga yang masuk kategori miskin di Kabupaten Pandeglang, data tersebut selalu diperbarui setiap empat bulan sekali oleh petugas pendamping setiap kecamatan.
Sementara, data penerima program pemerintah seperti penerima program sembako ini di Kabupaten Pandeglang ada 107.241 KK, adapun data penerima program PKH ini ada 63.885 KK atau keluarga penerima manfaat.
Kabid Penanganan Kemiskinan Dinsos, Yunisa menuturkan, dari banyaknya program bantuan untuk masyarakat miskin Kabupaten Pandeglang, pihaknya akan mengusulkan masyarakat dengan kategori miskin atau prasejahtera yang belum menerima bantuan untuk diberikan bantuan sosial dari APBD Pandeglang.
“Masih ada beberapa masyarakat Kabupaten Pandeglang yang sama sekali belum mendapatkan bantuan dari program pemerintah. kita sedang mengusulkan, sedang merencanakan masyarakat Pandeglang sebesar 14.838 KK, akan kita bantu dengan bantuan sosial dari APBD Kabupaten Pandeglang, sedang dibahas oleh tim kabupaten Pandeglang,” katanya, Senin (13/4/2020).
Dia mengatakan, saat ini pihaknya membicarakan permasalahan bantuan jenis apa yang akan diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak covid-19.
“Jadi kita berharap masyarakat Pandeglang yang kurang mampu, atau terkena dampak covid-19 ini terbantu, minimal dari pemerintah ada perhatian, karena masih pembahasan kita belum tahu bantuan sosial, nanti bentuknya uang atau komoditas lainnya sembako,” ucapnya.
Adapun langkah yang sedang dilakukan adalah, melakukan pendataan secara by name by address oleh pemerintah tingkat desa, namun demikian dia menyebutkan ada kuota setiap kecamatan yang akan menerima bantuan tersebut.
“Pendataan ada di tingkat desa, tingkat desa mengirimkan data tersebut ke tingkat kecamatan, kemudian tingkat kecamatan dikirim datanya ke Dinas Sosial berdasarkan kuota yang sudah ditetapkan oleh Dinas Sosial perkecamatan,” katanya. (De/Red)



Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.