SERANG – Problema Aset antara Kabupaten Serang dengan Kota Serang sampai saat ini belum kunjung usai. Bahkan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang membentuk Panitia Khusus (Pansus) Aset untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Setelah itu, pansus akan bekerja selama 6 bulan dengan target agar pemkab menyerahkan sisa aset sesuai amanat UU 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten.

Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi menuturkan, setelah terbentuknya pansus aset ini maka pansus harus melakukan pendalaman untuk menuju proses selanjutnya.

“Intinya DPRD Kota Serang melakukan pembentukan pansus aset bagian daripada kita patuh terhadap undang-undang saja,” kata Budi kepada awak media di Gedung DPRD Kota Serang, Kamis (13/2/2020)

Dikatakan Budi, tugas pansus tersebut untuk membahas terkait aset mana saja yang belum diserahkan, lalu apa langkah konkret dari DPRD terkait penyerahan ini. Agar segera bisa diselesaikan antara Kabupaten dan Kota Serang.

Secara aturan tata tertib, lanjut Budi, pansus aset ini sudah masuk di badan musyawarah (Bamus), juga sudah dilakukan rapat di bamus dan diketuk palu pada rapat paripurna.

“Kami minta pansus untuk segera melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksinya mudah- mudahan, pemerintahnya ketika kita sudah melakukan rekomendasi segera melaksanakan semua rekomendasinya,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Pansus Aset DPRD Kota Serang, TB Ridwan Ahmad mengatakan, langkah pertama yang akan pansus lakukan rapat internal terlebih dahulu.

“Nanti akan kita susun jadwal agenda pansus selama 6 bulan ini apa langkah demi langkah yang akan dikerjakan. Kita harus selangkah lebih progresif. Jadi saya berharap pansus aset ini tidak hanya di tataran wacana di ruang publik tapi ada take actionnya. Kami secara garis besar fokus tiga hal pemeliharaan, penyerahan aset dan pengamanan aset,” katanya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Serang Subadri Ushuludin memberikan apresiasi atas dibentuknya pansus aset oleh DPRD Kota Serang. Menurutnya, langkah pembentukan pansus aset merupakan bagian dari upaya menjalankan amanat undang-undang.

“Ini langkah positif, kami sangat mengapresiasi. Adapun nanti hasil rekomendasinya seperti apa, kami wajib menjalankan itu,” kata Subadri.

Ia berharap, dibentuknya pansus aset bisa membawa manfaat bagi kedua belah pihak, baik Pemkab Serang dan Pemkot Serang terkait persoalan aset.

“Saya harap bisa membawa manfaat untuk dua belah pihak, pemkab tidak melanggar undang-undang, dan Pemkot pun mendapat hak-haknya,” tandasnya. (HRS/Red)