CILEGON – Elemen masyarakat Cilegon yang tergabung dalam Persatuan Masyarakat Asli Gusuran (PMAG) dan Rumah Peradaban Banten (RPB) mendorong terbitnya perda inisiatif Perlindungan terhadap tenaga kerja lokal. Jum’at (17/1/2020).

Kedatangannya disambut langsung oleh Anggota Komisi II, M. Ibrohim Aswadi dan Yusuf Amin di Ruang Rapat Komisi II DPRD Kota Cilegon.

Sementra itu Penasehat Rumah Peradaban Banten (RPB) Isbatullah Alibasja menjelaskan, Salah satu alasan perlunya dibentuk Perda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal tersebut ialah tingginya angka pengangguran di Kota Cilegon.

“Kota Cilegon adalah Kota Industri, tidak masuk akal jika angka penganggurannya tertinggi kedua se-Banten,” ungkapnya.

Menurut Isbat, tidak adanya regulasi tersebut, selain mambuat tinggi angka pengangguran di Cilegon, permasalahan tenaga kerja di dunia industri juga selalu menjadi masalah.

“Persoalan tenaga kerja, saat rekrutmen kita ini selalu ribut. Ini tentunya ada satu masalah. Perda ini bisa menjadi solusi. Dan harusnya kita punya payung hukum, kasihan masyarakat agar punya perisai atau dasar. 60 persen tenaga kerja lokal harus diakomodir,” jelasnya.

Dijelaskannya, Ada 4 kabupaten/kota yang sudah punya Perda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal.

“Perda Nomor 8 Tahun 2018 Kabupaten Berau, Kaltim, Perda Nomor 12 Tahun 2017 Kabupaten Belitung Timur, Perda Nomor 8 Tahun 2017 Kabupaten Gunung Mas, Kalteng, Perda Nomor 14 Tahun 2017 Kabupaten Kutai Barat. Dan Kute Bali sedang menyusun,” imbuhnya.

Selain itu Ketua PMAG Kota Cilegon, Ustadz Sunardi menilai dengan tidak adanya regulasi ini, pihak perusahaan bisa leluasa merekrut tenaga kerja dari luar. Pihaknya juga berharap, dalam Perda ini juga mengatur soal peningkatan SDM yang melibatkan pihak industri.

“Kita ingin Perda ini segera diwujudkan, karena Cilegon sudah menjadi kota industri. Kalau warga Cilegon tidak dilindungi maka perusahaan bisa seenaknya merekrut pekerja dari luar. Dengan adanya Perda ini juga harus ditunjang dengan peningkatan SDM dan pihak industri juga bisa ikut terlibat. Sejak 1962 masuk Trikora, kita masih kewedanaan, dengan menjadikan Cilegon sebagai kawasan industri, harusnya pemerintah pusat saat itu sudah membuat aturannya,” tuturnya.

Salah satu anggota PMAG, Mahrus Yusuf menambahkan, dengan adanya Perda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal, iklim usaha dan stabilitas sosial dan ekonomi di Cilegon bisa lebih kondusif. Ke depan ini bisa membantu tugas Pemkot Cilegon itu sendiri.

“Harusnya bukan Perda untuk Tenaga Kerja Lokal saja, pengusaha lokal juga perlu dilindungi karena kerap kalah bersaing dengan pengusaha luar. Kita berharap DPRD Cilegon menerima aspirasi kami ini, karena kita yakin Perda ini bisa mengurangi angka pengangguran dan otomastis membantu Pemkot Cilegon,” tandasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi II, M. Ibrohim Aswadi adanya aspirasi dari masyarakat mengenai tuntutan lahirnya Perda inisiatif tentang perlindungan bagi tenaga kerja lokal tersebut, suatu hal yang positif. Dan pihaknya akan menindaklanjutinya hingga ke tingkat pimpinan dewan.

“Saya pikir ini baik sekali. Hal tersebut orientasinya kan sama dalam rangka bagaimana menjawab atas kondisi besarnya jumlah pengangguran di Kota Cilegon yang masih cukup tinggi sekitar 9.68 %, agar dapat bisa diminimalisir secara bersama-sama, antara pemerintah daerah dan seluruh pelaku industri,” tuturnya. (Red)