18 PSU Perumahan Belum Diserahkan Pengembang Ke Pemkot, Ini Kata KPK?
HARIANBANTEN.CO.ID, CILEGON – Wakil Wali Kota Cilegon, Sanuji Pentamarta gelar pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (14/4/2022) bertempat di ruang rapat Wali Kota Cilegon.
Dalam keterangannya, Wakil Wali Kota Cilegon, Sanuji Pentamarta menjelaskan, dirinya mendengarkan arahan dan pemaparan langsung dari Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Kasatgas Korsupgah) Wilayah VI Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Priyanto.
“Kedatangan KPK hari ini ke Pemkot Cilegon menyoroti berbagai hal yang menjadi indikator Monitoring Centre for Prevention (MCP), salah satunya perihal aset dan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman, yang mana di Kota Cilegon ternyata banyak PSU yang belum diserahkan ke Pemkot Cilegon oleh pengembang,” ungkapnya.
Ia mengatakan, KPK sendiri saat ini meminta Pemkot Cilegon agar terus meningkatkan MCP. Sebab MCP merupakan indikator pencegahan korupsi di pemerintahan daerah.
“Tentu kita sambut baik arahan dan permintaan pak Agus Priyanto dari KPK tersebut. Saya sendiri sudah meminta kepada Sekretaris Daerah dan OPD terkait untuk segera membentuk tim yang akan melakukan percepatan dalam mengurus aset serta PSU perumahan dan kawasan permukiman di Kota Cilegon,” jelasnya.
Sementara itu ditempat yang sama, Sekertaris Daerah Kota Cilegon, Maman Mauludin menambahkan, bahwa masih ada sekitar 18 PSU Perumahan di Cilegon yang belum diserahkan pengembang ke Pemkot Cilegon. Secara aturan PSU Perumahan yang belum diserahkan pengembang ke pemkot ini nantinya akan menjadi kendala dalam soal pembangunan dan pengelolaan.
“Tentu Kita tidak ingin pembangunan di Kota Cilegon terhambat karena hal ini. Maka, secepatnya anjuran dan arahan dari KPK tersebut akan kita laksanakan. InsyaAllah,” ucapnya.
DI kesempatan yang sama, Satgas Pencegahan Wilayah Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta, Agus Priyanto menyampaikan terdapat 8 sektor yang dinilai rawan terjadi praktik korupsi.
“Ada 8 area sektor yang rawan korupsi yaitu perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, APIP, perizinan, manajemen aset, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah dan tata kelola dana desa. Kedelapan sektor tersebut harus menjadi titik fokus pengawasan utama karena sangat berpotensi terjadinya tindakan korupsi, saya sangat menghimbau kepada ASN Kota Cilegon untuk tidak melakukan tindakan korupsi,” ungkap Agus Priyanto.
Lebih lanjut, Agus menjelaskan tugas dan target Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Adapun tugas dan target KPK yaitu melindungi keuangan negara dan fasilitas negara secara efektif dan efisien, melindungi hak sosial politik supaya terlaksana secara adil dalam penyelenggaraan pemerintah dan layanan politik serta melindungi segenap warga negara aman dan selamat,” pungkasnya.
Hadir pada kegiatan ini, Sekretaris Daerah Kota Cilegon, Maman Mauludin dan Pejabat Eselon II dan III di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon. (*/RM/red)



Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.