Jakarta – Belum genap satu pekan Nicke Widyawati didaput sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero), namun sudah banyak pertanyaan mengenainya, terlebih dengan adanya dugaan keterlibatannya dalam kasus Korupsi PLTU Riau-1.

Proyek Pembangkit PLTU Riau I adalah bagian dari rencana Pemerintah membangun 35.000 MW pembangkit listrik di sejumlah wilayah di Indonesia untuk tahun 2017-2027. PLTU Riau I memiliki kapasitas 2×300 MW yang ditargetkan beroperasi pada 2023.

Mulai proses perencanaan di duga telah terjadi transaksi-transaksi serta pembagian konsensi dalam proyek pembangunan 35.000 MW tersebut. Dalam pengertian, sudah dibagi-bagi, sudah ada kesan proses korupsi yang sudah direncanakan.

Kasus suap di pembangunan PLTU Riau I mulai digelontorkan pada Desember 2017 sebesar Rp. 2 milyar, berlanjut pada Maret 2018 sebesar Rp. 2 milyar, dan ketiga pada Juni 2018 sebesar Rp. 300 juta. Total proyek PLTU Riau I senilai Rp. 12,8 Trilyun.

Dari berbagai pemberitaan di media, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyatakan bahwa yang bersangkutan telah dipanggil KPK sebagai saksi dalam kasus tersebut.

Sementara itu Pengamat Gerakan Nasional Energi untuk Bangsa, M Nur Fikri meminta agar Nicke mengundurkan diri dari jabatannya.”Untuk itu kami mendesak agar Nicke Widyawati mengundurkan diri dari jabatan Direktur Utama Pertamina,”ungkap dalam rilis yang di terima wartawan harianbanten, Jumat (7/9/2018).

Fikri mengatakan, dengan harga rupiah 15.100 akan membuat masalah untuk Pertamina.”Bahwa saat ini dengan harga minyak di atas 70 usd per barel dan dolar mencapai angka Rp15.100 akan membuat masalah untuk Pertama,”katanya

Menurut Fikri, kalau harga tersebut tidak segera turun maka Pertamina akan tampak kesusahan untuk melakukan import.”Masalah utama klo harga minyak diatas 74 usd per barel dan dolar Rp15.100 maka Pertamina akan tidak mampu melakukan import dan kemudian akan menggerus cadangan minyak kita,”terangnya.

Lebih lanjut Fikri menegaskan, Pertamina harus mempunyai pemimpin yang memiliki integritas yang kuat.”Oleh karena itu diperlukan dirut yang memiliki integritas dan harus yang kuat dan berani mengatakan tidak untuk kepentingan kelompok yang mengambil keuntungan tidak sehat untuk Pertamina dan direktur harus fokus untuk menyelesaikan masalah dan tantangan Pertamina untuk menjadi perusahaaan kelas dunia yang menguntungkan bangsa Indonesia,”ucapnya.

Selain itu, pemerintah melalui Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus profesional dalam membuat kebijakan agar memberikan keuntungan untuk bangsa ini.”Dan pemerintah melalui menteri BUMN harus profesional dan membuat kebijakan strategis untuk Pertamina sebagai BUMN terbesar di Indonesia agar dapat memberikan keuntungan sebesar- besarnya untuk bangsa Indonesia,” tendasnya.(*/rls/red)