HARIANBANTEN.CO.ID, JAKARTA – Sejumlah tokoh masyarakat di Ibu Kota Indonesia, DKI Jakarta deklarasikan organisasi masyarakat (Ormas) bernama Laskar Rakyat Jayakarta.

Deklarasi Laskar Rakyat Jayakarta yang dilaksanakan di Jalan Kemang IX Nomor 17 B, Jakarta Selatan tersebut, bertepatan dengan peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia ke 77, Rabu (17/8/2022).

Salah seorang inisiator berdirinya Laskar Rakyat Jayakarta, Isbatullah Sjaf Alibasja mengatakan, ormas tersebut muncul salah satunya dari kegelisahan masyarakat akan permasalahan yang ada di DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara.

Diantaranya adalah banjir, kemacetan, kurangnya sarana transportasi publik, kemiskinan dan ketimpangan antara si kaya dan si miskin yang begitu lebar.

“Hal ini menjadi persoalan bersama yang harus segera diselesaikan, Laskar Rakyat Jayakarta akan berjuang dan membantu untuk mengentaskan persoalan tersebut dengan dasar semangat gotong-royong,” kata Isbatullah kepada wartawan, Kamis (18/8/2022).

Isbatullah menyampaikan, gagasan dan deklarasi Laskar Rakyat Jayakarta itu terinspirasi oleh Gerakan Pemuda Menteng 31 atau Gerakan Angkatan Muda Indonesia 1945.

Ke depan, lanjut Isbatullah, gerakan ormas Laskar Rakyat Jayakarta juga
akan menuntut kepada Presiden RI dan Ketua DPR RI agar dengan segera merubah nama DKI Jakarta menjadi DKI Jayakarta.

“Hal ini untuk memulihkan kembali marwah, semangat dan cita-cita pendirian awal Kota Jayakarta,” tegasnya.

Isbatullah juga menilai, Pemerintah Pusat terlalu menguasai dan mengendalikan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah, sehingga agenda reformasi tidak berhasil.

Kemudian, lanjut Isbatullah, munculnya oligarki ekonomi yang notabene dikuasai oleh segelintir pihak, atau konglomerat juga menjadi penyebab tidak meratanya pertumbuhan ekonomi di daerah.

Selain itu, menurut Isbatullah, pihaknya juga menganalisa soal ‘Sentralisme Jakarta’, dimana hingga saat ini 70 persen perputaran keuangan yang beredar di Indonesia terkonsentrasi di Jakarta dan hanya 30 persen terdistribusi ke semua wilayah Indonesia.

“Inilah yang membuat daerah-daerah tidak maju, inilah yang mengakibatkan kecemburuan daerah-daerah terhadap Jakarta. Semua kebijakan yang penting dan strategis dibuat di Jakarta, karena Istana Negara, Kantor Menteri ada di Jakarta, juga kantor-kantor pusat perusahaan besar ada di Jakarta,” ujarnya.

Dengan kondisi tersebut, Isbatullah menduga adanya segelintir orang diluar pemerintahan yang mengendalikan hal tersebut di Istana Negara.

“Sayangnya para pejabat pemerintahan hari ini dikendalikan oleh Oligarkhi Ekonomi dan Politik!. Ada segelintir ‘orang yang super kaya’ yang mengendalikan Istana Negara dan Kementerian. Jika kita ingin Indonesia maju, maka Oligarki tersebut harus segera dihancurkan,” ujarnya. (HB/Red)