Klarifikasi/Hak Jawab PT Krakatau Steel Melalui Kuasa Hukum Terkait Pemberitaan “Serba-Serbi Blast Furnace dan Keputusan Silmy Karim”
HARIANBANTEN.CO.ID – Redaksi harianbanten.co.id menerima surat klarifikasi/hak jawab dari Kantor Hukum DM & Partners sebagai kuasa hukum PT Krakatau Steel (KS) terkait pemberitaan harianbanten.co.id yang berjudul “Serba-Serbi Blast Furnace dan Keputusan Silmy Karim” yang tayang pada 8 Juli 2022.
Surat klarifikasi/hak jawab dari Dr. Dhoni Martien, S.H., M.H., Yuliana Setiadi, S.H., M.Kn., Asep Faisal Abdu, S.H., M.H., Dedy Sanjaya, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum DM & Partner sebagai kuasa hukum PT Krakatau Steel dimuat berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-Undang (UU) Nomor 40 tahun 1999 yang mewajibkan pers melayani Hak Jawab dan Hak Koreksi.
Berikut poin klarifikasi/hak jawab yang disampaikan Kantor Hukum DM & Partner sebagai kuasa hukum PT Krakatau Steel, yang mengklarifikasi pemberitaan berjudul “Serba-Serbi Blast Furnace dan Keputusan Silmy Karim”.
Bersama surat ini kami bermaksud menanggapi sekaligus memberikan klarifikasi/hak jawab sehubungan dengan pemberitaan Media Siber harianbanten.co.id dengan judul “Serba-Serbi Blast Furnace dan Keputusan Silmy Karim” yang diunggah pada tanggal 8 Juli 2022, pukul 21.26 WIB, dengan pertimbangan sebagai berikut:
1. Bahwa artikel yang dimuat oleh harianbanten.co.id pada unggahan tanggal 8 Juli 2022 “Serba-Serbi Blast Furnace dan Keputusan Silmy Karim” adalah pemberitaan yang tidak memiliki nilai kebenaran atas keseluruhan isinya serta tidak didasarkan pada fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi. Terlebih informasi terhadap :
– Pernyataan Persiapan penutupan/shutdown pabrik (Blast Furnace) alias dihentikan beroperasi;
– Pernyataan 6 unit EAF SSP yang dimiliki KS telah dimatikan oleh Silmy Karim sebelum pabrik BF mulai beroperasi;
– Pernyataan Modal dasar pembelian bahan baku/raw material untuk proyek BF senilai Rp. 3 Trilyun dipakai untuk membayar hutang kepada Pihak ke 3, sebagai penyelamatan laporan keuangan KS tahun 2019;
– Pernyataan proyek BFC yang dibuat mangkrak;
Adalah tidak benar dan asumtif belaka secara sepihak, sehingga menyesatkan (informasi belum teruji dan tidak berimbang). Tentunya pemberitaan yang demikian telah membuat nama Klien kami selaku Perusahaan BUMN dan perusahaan publik yang mengutamakan kepercayaan dalam menjalin kerja sama dengan investor lokal dan asing menjadi tercemar ataupun buruk.
2. Bahwa adapun fakta yang sesungguhnya terjadi adalah terhadap tidak beroperasinya fasilitas EAF yang dimiliki oleh PTKS telah dinon-aktifkan dan hal tersebut dilakukan dalam rangka cost efficiency yang telah didukung oleh kajian bisnis yang komprehensif. Selanjutnya terkait dengan modal dasar pembelian bahan baku/raw material sebagai Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk perusahaan terbuka, maka PTKS selalu tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menggunakan modal sesuai dengan kebutuhan PTKS termasuk untuk pembelian bahan baku, sehingga tidak benar jika dikatakan terdapat penyimpangan penggunaan modal tanpa didasarkan pada bukti yang dapat mendukung pernyataan tersebut. Selain itu sehubungan dengan Proyek Blast Furnace Complex dapat kami sampaikan bahwa proyek tersebut dapat berjalan dengan baik dan telah dioperasikan oleh PTKS, namun demikian berdasarkan hasil kajian Konsultan Independen didapatkan hasil bahwa dengan adanya pengoperasian Blast Furnace Complex secara continue dan mempertimbangkan kondisi PTKS saat ini, maka pengoperasian Blast Furnace Complex tersebut tidak efisien dan dapat menambah beban keuangan PTKS. Berdasarkan hal tersebut dan dengan telah dilakukannya komunikasi serta konsultasi dengan kontraktor maka PTKS melakukan penghentian terencana (Planned Shut Down) yang secara teknis hal tersebut dapat dilakukan berdasarkan hasil konsultasi dengan kontraktor. Planned Shut Down tersebut juga telah didukung oleh kajian hukum dan bisnis dari konsultan independent dan Lembaga pemerintah terkait serta telah mendapat dukungan dari Pemegang Saham PTKS.
3. Bahwa Klien kami meminta agar harianbanten.co.id menyatakan permintaan maaf secara terbuka sekaligus mencabut dan atau meralat artikel pada unggahan dengan judul “Serba-Serbi Blast Furnace dan Keputusan Silmy Karim” yang menyesatkan dengan sumber berita sepihak dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak tertanggal surat ini. Hal tersebut kiranya perlu menjadi perhatian Bapak dan tim Media Siber harianbanten.co.id untuk meneguhkan makna pers itu sendiri sebagai terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers), dan Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers (Kode Etik Jurnalistik) Pasal 3 ayat (1) UU Pers dan Pasal 1, 2, 3, 10 Kode Etik Jurnalistik.
Demikian klarifikasi/hak jawab yang disampaikan Kantor Hukum DM & Partner sebagai kuasa hukum PT Krakatau Steel terkait pemberitaan harianbanten.co.id yang berjudul “Serba-Serbi Blast Furnace dan Keputusan Silmy Karim”.
Klarifikasi/hak jawab diatas kami muat karena berita yang berjudul “Serba-Serbi Blast Furnace dan Keputusan Silmy Karim” dinilai oleh Dewan Pers melanggar Kode Etik Jurnalistik dan berpotensi melanggar Pasal 1, 2 dan 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak berimbang, tidak jelas sumbernya (informasi awal), tidak uji informasi dan beropini menghakimi.
Selain itu, berita tersebut juga tidak sesuai dengan butir 2 huruf a dan b, Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber terkait verifikasi dan keberimbangan berita, bahwa setiap berita harus melalui verifikasi, serta berita yang merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan. (*)
Klarifikasi Berita : Serba-Serbi Blast Furnace dan Keputusan Silmy Karim



1 Komentar