CILEGON – Beberapa jam setelah dilantik oleh Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH), Walikota Cilegon, Edi Ariadi langsung disambut aksi unjuk rasa dan mendapatkan kritikan tajam dari Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC), Rabu (20/2/2019).

Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan di depan pintu gerbang DPRD Cilegon, saat dilangsungkannya Rapat Paripurna Penetapan Edi Ariadi sebagai Walikota Cilegon.

Ketua Umum IMC, Rizki Putra Sandika dalam aksinya mengatakan, akan mengawal kebijakan Walikota yang baru dilantik dengan sisa jabatan 2019-2021 terkait dengan pembangunan di Kota Cilegon.

“Walikota baru kabar suka apa duka.?. Karena melihat kondisi hari ini, usia walikota yang baru, usianya yang cukup tua. Kita mahasiswa menginginkan ketegasan dan keberanian walikota yang baru,” ucapnya.

Lebih lanjut, Rizki mengungkapkan bahwa saat ini birokrasi di Pemerintahan Kota (Pemkot) Cilegon bermasalah dengan banyaknya pejabat yang merangkap jabatan.

“Kami melihat Kota Cilegon carut-marut secara birokrasi. Kita menginginkan adanya birokrasi reformasi lalu kemudian kita menginginkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah dicanangkan ini, sehingga mampu dijalankan. Tidak hanya halusinasi belaka,” jelasnya.

Kemudian, lanjut Rizki yang harus dilaksanakan oleh walikota baru adalah mengenai banyaknya keberadaan industri yang dinilai belum bisa menyerap tenaga kerja lokal secara maksimal dan justru angka pengangguran di Kota Cilegon semakin tinggi.

“Kita menyoroti penganggurannya, masa kota industri seperti ini. Kota industri tapi banyak yang tidak bisa makan,” ujarnya.

Rizki menambahkan, dengan adanya Walikota baru, pihaknya berharap Walikota bisa menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

“Ini yang kemudian ikatan mahasiswa Cilegon sebagai resprensentatif rakyat Cilegon untuk menyuarakan itu. Artinya bahwa ingin mengajak walikota Cilegon untuk menjalankan tugas sebagaimana mestinya dan kita ingin membuat fakta integritas. Satu lagi yang jadi perhatian yaitu soal walikota Cilegon yang sudah dua kali melakukan tindak pidana korupsi maka kita tidak menginginkan terjadi lagi korupsi oleh walikota yang baru dilantik ini,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Umum Kedutaan Besar UIN SMH Banten, Maulana dalam orasinya mengatakan siap mengawasi roda Pemerintahan Kota Cilegon.

“Karena telah kita ketahui sebelumnya dua kepemimpinan tersandung kasus korupsi,” ujarnya.

Ia juga menyinggung tentang belum terlaksananya program RPJMD.

“Ditengah-tengah kota industri, faktanya masih banyak warga yang miskin. Kami menuntut kepada walikota baru lebih memperhatikan warganya, jangan sampai ditengah industri banyak kemiskinan dan pengangguran,” tandasnya. (Sep/Red)