Bertujuan Untuk Memberi Informasi dan Edukasi, DP3APK2B Gelar Sosialisasi Sistem Peradilan Pidana Anak
HARIANBANTEN.CO.ID, CILEGON – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APK2B) Kota Cilegon menggelar kegiatan sosialisasi sistem peradilan pidana anak tahun 2022 di Aula Diskominfo Kota Cilegon, Rabu (24/8).
Kepala DP3APK2B Agus Zulkarnaen mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi kepada seluruh stakeholder yang ada di Kota Cilegon terkait dengan sistem peradilan pidana anak.
“Sistem peradilan pidana (anak) berbeda dengan yang dewasa, jangan sampai nanti apabila terjadi kasus terhadap anak-anak, baik yang menjadi korban maupun yang menjadi pelaku ini ada perlakuan yang tidak memenuhi unsur pemenuhan hak-hak anaknya,” kata Agus kepada wartawan.
Ia melanjutkan, bahwa pihaknya mempertimbangkan harkat dan martabat anak tersebut berdasarkan UU nomor 11 tahun 2012. Hal tersebut diutamakan dan diwajibkan menggunakan pendekatan dengan restorasi justice khusus untuk anak, tentu dengan syarat-syarat yang berlaku.
“Itu yang sedang diupayakan oleh Kejari apabila ada kasus yang melibatkan anak baik korban maupun pelaku ini akan dilakukan pendekatan terkait restorasi justice terlebih dahulu,” ucapnya.
Menurutnya, hal tersebut penting disampaikan agar anak memiliki hak-hak dasarnya sebagai anak. Namun, apabila ada anak yang melakukan tindak pidana, pihaknya akan melakukan pendampingan sampai Pengadilan Negeri.
“Kita punya tim advokat, kita melakukan pendampingan sejak dari terima. Laporan melaporkan ke kepolisian sampai proses pengadilan bahkan sampai dengan selesai proses pidananya juga kita masih penjaangkauan monitoring kita akan pantau terkait perkembangan psikologis anak tersebut,” jelasnya.
Sementara, Kepala Kejari Cilegon Ineke Indraswati memperkenalkan konsep konstrirasi justice melalui Rumah restorasi justice yang berada di Kelurahan Grogol.
“Baru ada satu untuk di Cilegon, kita harapkan kedepannya bisa bertambah, namun demikian rumah restorasi justice di Grogol juga bisa digunakan oleh seluruh masyarakat,” ucap Ineke.
Meskipun baru ada satu rumah, namun fungsinya tidak hanya untuk penghentian atau penutupan kasus saja, melainkan difungsikan untuk memberikan edukasi kepada warga yang enggan datang ke Kejari.
“Bisa datang ke rumah restorasi justice untuk ngobrol dan sebagainya. Kami piket juga setiap Senin dan Kamis, itu juga kebetulan yang sudah datang rata-rata sengketa tanah waris dan lainnya, nanti kita bantu tuh kadang kan mungkin kita tidak tau harus kemana untuk menangani kasus ini,” tuturnya. (Rahmat/Red)



Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.