HARIANBANTEN.CO.ID – Pembahasan pinjaman daerah untuk pembangunan Jalan Lingkar Utara (JLU) Kota Cilegon tersendat. Wakil Ketua II DPRD Cilegon, Masduki, melontarkan kritik keras ke Bappeda yang dinilai lalai dalam prosedur.

Usai hearing di DPRD Cilegon, Kamis (18/9/2025), Masduki mendesak Wali Kota Robinsar mengevaluasi jajaran Bappeda. Ia menilai skema pinjaman tidak dimasukkan ke RKPD maupun rancangan KUA-PPAS, sehingga pembahasan cacat prosedur.

“Itu bukan orang baru, sudah bertahun-tahun di situ. Jangan anggap kami tidak paham, prosedur pinjaman jangan dilangkahi,” tegas Masduki.

DPRD akhirnya menunda paripurna dan menolak menandatangani berita acara. Masduki menyebut langkah itu untuk memastikan pembahasan sesuai aturan.

“Ketidakbecusan ini harus dievaluasi, jangan sampai wali kota dipermalukan oleh anak buahnya sendiri,” ujarnya.

Meski begitu, Masduki memastikan pembahasan APBD 2026 tetap berjalan. Hanya pembahasan pinjaman JLU yang dipending.

Sokhidin Ingatkan Risiko Hukum

Wakil Ketua III DPRD Cilegon, Sokhidin, menegaskan pinjaman belum bisa dibahas karena tak tercantum di RKPD maupun KUA-PPAS.

“Karena belum ada di RKPD, otomatis belum memenuhi syarat, jadi mau tidak mau harus diulang dari awal,” katanya.

Sokhidin mengingatkan, melompati prosedur bisa berujung masalah hukum. “Risikonya bisa pidana. Solusinya jelas, mulai dari awal lagi dengan revisi RKPD,” tegasnya.

Bappeda Janji Revisi RKPD

Kepala Bappeda Cilegon, Syafrudin, merespons kritik itu dengan janji perbaikan. Ia menyebut revisi RKPD hanya menambahkan narasi umum soal percepatan JLU.

“Itu tidak terlalu banyak, tinggal menambahkan narasi di kebijakan umumnya,” ujarnya.

Revisi RKPD akan dikejar usai konsultasi dengan Kemendagri.

Wali Kota Robinsar: Masih Bisa Dikejar

Wali Kota Cilegon, Robinsar, mengakui pinjaman belum bisa diajukan sebelum masuk RKPD. Namun ia optimistis persoalan bisa ditutupi lewat komunikasi dengan DPRD.

“Kemungkinan masih bisa ditutupi, tinggal komunikasi dengan teman-teman Dewan seperti apa,” ucap Robinsar.

Ia menyebut Kemenkeu dan PT SMI sudah menilai kemampuan fiskal Cilegon layak untuk pinjaman, tapi administrasi harus ditempuh.

Selain itu, Robinsar menyinggung efisiensi anggaran sebagai opsi pembayaran pinjaman, seperti memangkas belanja seremonial.

“Belanja-belanja yang tidak penting seperti sosialisasi, makan minum, dan kegiatan yang tidak relevan bisa dialihkan,” jelasnya.

Robinsar menegaskan pembangunan JLU tetap jadi kebutuhan strategis.

“Semua ini demi kemaslahatan masyarakat. Kita cari yang terbaik,” pungkasnya. (Asp/red)