CILEGON – DPD Partai Nasdem Kota Cilegon soroti persoalan pemimpin di Kota Cilegon dalam hal ini walikota dan wakil walikota dalam refleksi akhir tahun 2021.

Dalam refleksi akhir tahun 2021, DPD Nasdem Kota Cilegon menyoroti persoalan pemerintahan selama tahun 2021 di periode Walikota Cilegon Helldy Agustian dan Wakil Walikota Sanuji Pentamarta.

Ketua DPD Nasdem Kota Cilegon Hawasi Syabrawi mengatakan, Nasdem yang dengan tegas mengusung gagasan restorasi Indonesia, ingin mengembalikan fungsi partai politik pada khittahnya.

Yakni berkeinginan mengembalikan kemurnian politik, serta mewujudkan demokrasi yang utuh, di mana demokrasi harus dapat memberikan efek nyata pada pertumbuhan pembangunan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

Untuk itu, lanjut Hawasi, Pengurus DPD Nasdem Kota Cilegon secara khusus harus mampuh mengejawantahkan kebijakan umum partai, terutama dalam menyikapi persoalan yang ada di Kota Cilegon.

“Persoalan yang terjadi di Kota Cilegon tentunya menjadi perhatian kami secara serius, jika kami melihat ada ketidak sinkronan antara kebijakan pemerintah dengan proses perwujudan pembangunan kesejahteraan masyarakat Cilegon, maka sudah menjadi keharusan bagi kami untuk ikut mengingatkan pemerintah dalam hal ini Walikota dan Wakilnya, tentunya melalui mekanisme yang ada,” kata Hawasi kepada Wartawan, Jumat, 31 Desember 2021.

Hawasi menuturkan, DPD Nasdem Kota Cilegon secara serius menolak demokrasi yang hanya memperumit pemerintahan tanpa membawa kesejahteraan untuk masyarakat dan yang hanya mengarah pada kekuasaan yang secara rutin berpindah tangan tanpa menghasilkan pemimpin berkualitas yang memberi contoh.

Untuk itu, Hawasi secara tegas mengingatkan pada Pemkot Cilegon dalam hal ini Walikota dan Wakil Walikota Cilegon agar segera berbenah dan meluruskan niat untuk mewujudkan apa yang telah menjadi janji-janji politik pada saat kampanye.

“Meminimalisir pencitraan, melakukankan program real demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Cilegon. Kemudian bangun harmonisasi yang lebih baik antara Walikota dan wakilnya, jangan jadikan masyarakat sebagai korban demi sahwat dan napsu kekuasaan politik keduanya, serta kilaukan pesona rakyat dan Kota Cilegon di tahun 2022, bukan pesona diri pemimpinnya,” tuturnya.

Hawasi juga menyampaikan DPD Nasdem Kota Cilegon secara tegas telah mengintruksikan kepada fraksi partai di DPRD agar mempergunakan fungsi kontrol secara maksimal dalam menyikapi setiap persoalan yang ada di Pemerintahan Kota Cilegon.

“Bahkan bila dibutuhkan untuk menggunakan hak-haknya sebagai Anggota DPRD sehingga ketidakjelasan arah pembangunan dapat diantisipasi sejak dini, serta dapat memperjelas kesimpangsiuran berbagai isu yang akan berpengaruh pada proses pelaksanaan program-program kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.(Red)