HARIANBANTEN.CO.ID – Pemerintah Provinsi Banten resmi menjalin kerja sama dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) untuk memperkuat pelindungan sekaligus meningkatkan kompetensi pekerja migran asal Banten.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Gubernur Banten Andra Soni dan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin di Gedung KP2MI/BP2MI.

Kerja sama itu menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pekerja migran yang terintegrasi melalui kolaborasi pemerintah, dunia industri, dan perguruan tinggi.

Dalam kesempatan yang sama, KP2MI/BP2MI juga menandatangani kerja sama dengan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk serta Ikatan Keluarga Alumni Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (IKA Untirta).

Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, nota kesepahaman tersebut merupakan langkah strategis untuk membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat Banten sekaligus memastikan calon pekerja migran memperoleh pelatihan, kompetensi, dan pelindungan yang memadai sebelum bekerja di luar negeri.

Menurut Andra, Banten memiliki potensi besar sebagai daerah asal pekerja migran sehingga program yang diinisiasi pemerintah pusat perlu didukung secara optimal oleh pemerintah daerah.

“MoU ini merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka kesempatan bagi warga Banten untuk berkembang serta berkarya di luar negeri dengan tetap mendapatkan pelindungan dari Pemerintah Republik Indonesia,” ujarnya.

Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Banten siap menjalankan program tersebut secara maksimal sebagai bagian dari implementasi kebijakan pemerintah pusat di daerah.

“Kami sangat antusias dan siap menjalankan program ini dengan sungguh-sungguh. Kami akan serius mendukung pemerintah pusat dalam mengimplementasikan berbagai program yang telah disepakati,” katanya.

Sementara itu, Menteri P2MI Mukhtarudin menjelaskan bahwa kerja sama tersebut merupakan bentuk sinergi untuk memperkuat pelindungan pekerja migran Indonesia dari hulu hingga hilir.

Menurutnya, program itu mencakup berbagai kegiatan, mulai dari pelatihan, peningkatan kapasitas, hingga penempatan tenaga kerja secara profesional.

“Ini kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, alumni perguruan tinggi, dan sektor industri. Bagian dari implementasi arahan Presiden Prabowo dalam memperkuat ekosistem pelindungan pekerja migran Indonesia dari hulu sampai hilir,” ujarnya.

Mukhtarudin menambahkan, pemerintah juga tengah berfokus meningkatkan kualitas pekerja migran agar mampu mengisi kebutuhan tenaga kerja terampil di berbagai negara.

“Sesuai arahan Presiden, kita memperkuat pelindungan sekaligus peningkatan kapasitas pekerja migran untuk memasuki pasar kerja global, khususnya sebagai tenaga kerja terampil di sektor formal,” katanya.

Ketua Umum Pengurus Pusat IKA Untirta Lamhot Sinaga mengatakan, pihaknya siap mendukung program tersebut melalui jaringan alumni, tenaga pengajar, civitas akademika, serta fasilitas pendidikan yang dimiliki Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Menurut Lamhot, seluruh sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas calon pekerja migran agar mampu bersaing di pasar kerja internasional.

“Esensi program ini adalah membangun ekosistem pekerja migran yang utuh, mulai dari pembinaan, persiapan keberangkatan, penempatan, hingga pelindungan saat kembali ke tanah air. Kami siap berkontribusi agar pekerja migran Indonesia berangkat dengan kompetensi yang baik dan pelindungan yang kuat,” ujarnya.

Dukungan juga datang dari PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Direktur Utama PT Krakatau Steel Akbar Djohan menyatakan perusahaan akan menyediakan fasilitas pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi calon pekerja migran.

“Kami ingin pekerja migran Indonesia berangkat dengan kompetensi yang kuat, memiliki kepercayaan diri tinggi, dan mampu bersaing secara profesional di tingkat global,” katanya. (Red)