HARIANBANTEN.CO.ID – Aksi buruh kembali memanas di Kota Cilegon. Kali ini, ratusan buruh mendatangi Gedung DPRD Kota Cilegon, pada Selasa (17/6/2025).

Para buruh menuntut sanksi tegas terhadap oknum anggota DPRD Kota Cilegon dari Partai Gelora, Hikmatulloh, yang diduga menabrak buruh saat aksi mogok kerja di PT Bungasari beberapa waktu lalu.

Pantauan di lokasi, sepuluh perwakilan buruh diterima langsung oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Cilegon untuk melakukan mediasi. Hadir dalam pertemuan itu, Wakil Ketua DPRD Sokhidin, Ketua BK Fachri Mohammad Rizki, dan anggota Qoidatul Sitta.

Dalam mediasi tersebut, buruh mendesak agar DPRD menjatuhkan sanksi etik berat kepada Hikmatulloh. Mereka juga meminta agar legislator kontroversial itu direkomendasikan untuk diberhentikan melalui Pergantian Antar Waktu (PAW).

“Ada anggota DPRD yang bertindak arogan dengan menabrak pekerja yang sedang mogok kerja. Kami tuntut BK segera menjatuhkan sanksi etik,” tegas Koordinator Aksi, Rudi Sahrudin di hadapan awak media.

Rudi menyebutkan, aksi ini adalah bentuk solidaritas terhadap korban serta upaya menjaga marwah lembaga legislatif agar tidak dicederai oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Menanggapi tuntutan buruh, Anggota BK Qoidatul Sitta menyatakan pihaknya sudah dua kali memanggil dewan yang bersangkutan untuk klarifikasi dan menelusuri insiden yang terjadi.

“Kami sudah minta klarifikasi, dengan dewan yang bersangkutan,” ujarnya.

Meski begitu, Sitta menegaskan bahwa kewenangan PAW tidak berada di tangan BK, melainkan partai politik yang bersangkutan. BK hanya bisa memberikan rekomendasi atas pelanggaran etik yang ditemukan.

“Kalau PAW, itu bukan ranah kami. Itu hak partai yang bersangkutan,” tambahnya.

Ia menjelaskan, hasil mediasi ini akan disampaikan ke pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti secara kelembagaan.

“Setelah ini, kami serahkan ke pimpinan dewan agar sikap resmi lembaga bisa segera ditentukan,” tutupnya.

Penulis: Asep Tolet | Harianbanten.co.id