HARIANBANTEN.CO.ID – Nasib janji kenaikan honor rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) di Kota Cilegon kembali menjadi sorotan. Di tengah keterbatasan anggaran akibat pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), DPRD meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon harus terbuka mengenai kondisi keuangan daerah dan kelanjutan program tersebut.

Anggota DPRD Kota Cilegon dari Fraksi Golkar, Ayatulloh Khumaeni, meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon Ahmad Aziz Setia Ade Putra memberikan penjelasan terperinci mengenai kondisi fiskal daerah. Penjelasan itu dinilai penting agar masyarakat mengetahui sejauh mana kemampuan pemerintah merealisasikan janji politik kepala daerah.

Menurut Ayatulloh, keterbatasan anggaran mengharuskan Pemkot Cilegon menyusun skala prioritas dalam menjalankan program pembangunan. Namun, kondisi tersebut juga perlu disampaikan secara terbuka agar masyarakat tidak bertanya-tanya mengenai kepastian program yang telah dijanjikan.

“Pemkot perlu menentukan program prioritas agar anggaran yang tersedia dapat digunakan secara optimal,” kata Ayatulloh saat dihubungi melalui telepon seluler, Selasa (3/11/2026).

Ia menilai, penjelasan dari Sekda diperlukan karena pejabat tersebut memiliki peran penting dalam mengoordinasikan perencanaan anggaran pemerintah daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Dengan keterbukaan informasi, masyarakat dapat memahami alasan pemerintah harus menyesuaikan pelaksanaan program dengan kondisi keuangan yang tersedia.

Janji Politik Diminta Tetap Direalisasikan

Ayatulloh memahami bahwa keterbatasan fiskal membuat pemerintah tidak bisa merealisasikan seluruh program sekaligus. Meski demikian, ia berharap Wali Kota Cilegon Robinsar dan Wakil Wali Kota Fajar Hadi Prabowo tetap menjaga kekompakan dalam menjalankan pemerintahan serta memenuhi janji politik kepada masyarakat.

Menurut dia, janji-janji tersebut tetap perlu diperjuangkan, meskipun realisasinya harus dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah.

“Harapan saya, antara wali kota dan wakil wali kota tetap kompak untuk pelan-pelan menyelesaikan janji-janji politiknya,” ujar Ayatulloh.

Ia juga meminta masyarakat memahami bahwa setiap program pemerintah membutuhkan perencanaan dan dukungan anggaran yang memadai.

“Karena itu pula, masyarakat juga perlu memahami bahwa realisasi program harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan skala prioritas pemerintah daerah,” katanya.

Sekda Diminta Buka Kondisi Keuangan Daerah

Di sisi lain, Ayatulloh menyayangkan belum adanya penjelasan terbuka dari Sekda Cilegon mengenai kondisi fiskal yang tengah dihadapi pemerintah daerah.

Padahal, menurut dia, masyarakat perlu mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan keterbatasan anggaran, termasuk dampak kebijakan pengurangan TKD dari pemerintah pusat terhadap kemampuan belanja daerah.

“Ini kan terjadi tidak hanya di Cilegon, tapi secara nasional, menyusul kebijakan pengurangan TKD dari pemerintah pusat,” tuturnya.

Ayatulloh menilai, keterbukaan dari Sekda dapat membantu menjelaskan hubungan antara kondisi keuangan daerah dan pelaksanaan program yang telah dijanjikan kepala daerah, termasuk rencana kenaikan honor RT/RW.

“Orang yang tahu betul kondisi keuangan daerah dan penyebab terjadinya krisis fiskal di Cilegon ya kan Pak Sekda. Jadi, masyarakat juga perlu mendapatkan penjelasan biar bisa paham kondisi keuangan daerah saat ini,” ungkapnya.

Ia menegaskan, penjelasan tersebut bukan sekadar persoalan administrasi anggaran, melainkan juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Karena itu, Pemkot Cilegon diharapkan menyampaikan informasi secara transparan mengenai kondisi fiskal, program prioritas, serta tahapan realisasi janji politik yang belum terlaksana.

“Sebab, dengan keterbukaan informasi dari jajaran Pemkot Cilegon, itu bisa mencegah terjadinya kesalahpahaman di tengah masyarakat,” pungkasnya. (Red)