HARIANBANTEN.CO.ID, CILEGON – Komisi I DPRD Cilegon pertanyakan hasil lelang jabatan yang akan mengisi enam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Cilegon yang saat ini belum terisi.

Diketahui, enam JPT yang belum terisi tersebut saat ini yakni Kepala Dinas Komunikasi Informasi Sandi dan Statistik atau Diskominfo, Kepala Dinas Koperasi dan UMK, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar), Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) serta dua Staf Ahli Setda Kota Cilegon.

Pertanyaan terkait hasil lelang jabatan itu disampaikan Komisi I DPRD Cilegon dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar di Ruang Rapat DPRD, bersama Sekretaris Daetah (Sekda) Cilegon Maman Mauludin, Asisten Daerah (ASDA) I Cilegon Ujang Iing, serta Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Cilegon Ahmad Jubaedi, Senin, 24 Januari 2022.

Anggota Komisi I DPRD Cilegon Aam Amrulloh mengatakan, hingga saat ini, keenam JPT di OPD tersebut hingga saat ini belum diumumkan dan diisi yang dianggap akan mengganggu dan menghambat pelayanan kepada masyatakat.

“Apalagi ini ada 6 ini yang sangat strategis. Kalau informasi yang saya dapat Panselnya (Panitia Seleksi) sih sudah selesai, tapi engga tahu kebenarannya. Yang pasti kami di DPRD sangat berharap bahwa percepatan untuk pengisian jabatan yang kosong ini segera terealisasi. Kalaupun ada hambatan-hambatan, saya yakin Pak Sekda beserta jajaran bisa mempercepat untuk itu, karena sekali lagi saya lihat dari 6 ini semuanya strategis terhadap pelayanan bagi masyarakat,” ujar Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Hal sama dikatakan Ketua Komisi I DPRD Cilegon Hasbudin, Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) meminta hasil lelang jabatan tersebut segera diumumkan.

Hasbudin menuturkan, jangan sampai kekosongan enam JPT tersebut mengganggu kinerja pemerintah untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

“Jangan sampai terhambat karena infrastruktur, bagaimana bekerja dengan baik, bagaimana bekerja dengan maskimal kalau infrastrukturnya belum jelas, oleh karena itu kita dorong kan,” katanya.

Melalui RDP tersebut, Hasbudin berharap, tiga besar hasil lelang jabatan untuk mengisi enam JPT yang masih kosong itu, dapat segera diputuskan pada minggu pertama Februari.

“Mudah-mudahan di minggu pertama bulan depan dan Walikota bisa segera putuskan, saya katakan tadi kalau lama-lama banyak wereng (yang mengganggu). Karena intinya saya ingin Walikota supaya bekerja go, karena 2022 dan 2023 ini hanya efektif (bekerja) Walikota disitu,” ujarnya.

Namun demikian, Hasbudin menegaskan, jika sampai dengan awal Februari Pemkot Cilegon belum juga menetapkan dan memutuskan hasil lelang jabatan keenam JPT tersebut, maka pihaknya akan kembali memanggil pihak terkait.

“Kalau memang ini ternyata sampai awal Februari minggu pertama belum ada perkembangan yang positif, yah kita undang lagi, kita akan menunggu hasilnya, kita berharap lebih cepat lebih baik,” tututnya.

Sementara itu, Sekda Cilegon Maman Mauludin mengatakan, Pansel akan segera memplenokan hasil 3 besar lelang jabatan yang akan menempati enam JPT tersebut untuk ditetapkan.

Maman mengaku, pihak Pansel membutuhkan konsentrasi dan ketelitian dalam item pembobotan karena banyaknya peserta yang ikut dalam lelang jabatan untuk mengisi enam JPT tersebut.

“Dari total pendaftar 45, yang hadir 44 dari setiap itu. Ada yang sakit dari Serang yang tidak hadir pada waktu kompetensi, susulan. Kita itu berdasarkan Permen PAN RB (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) Nomor 15 tahun 2019, bahwa JPT itu selambat-lambatnya itu 3 bulan, jadi kita masih ada ruang. Tapi mohon maaf sekali lagi, keinginan kami selesai di Januari ini karena memang kebutuhan organisasi menghendaki semuanya selesai,” katanya. (TKN/Red)