HARIANBANTEN.CO.ID – Forum Majelis Wakil Cabang (MWC) Nahdlatul Ulama (NU) se-Kota Cilegon masa khidmat 2022-2027 menyampaikan gugatan resmi terkait rencana pelantikan MWC NU baru yang akan berlangsung di Grenotel pada 16 Desember 2024.

Forum ini juga mempersoalkan pelaksanaan Konferensi Cabang (Konfercab) ke-V PCNU Kota Cilegon yang dijadwalkan sehari setelahnya di Pondok Pesantren Bani Latief, Cibeber.

Gugatan tersebut menyoroti beberapa pelanggaran, terutama terkait legalitas pelantikan dan mekanisme pelaksanaan Konfercab.

Ketua Forum MWC NU se-Kota Cilegon, KH. Muhammad Ru’yat Kosim, menyatakan bahwa Konfercab V melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi, khususnya terkait perpanjangan Surat Keputusan (SK) Karateker.

“Berdasarkan Peraturan Perkumpulan (Perkum) Nomor 26, perpanjangan SK Karateker tidak boleh dilakukan lebih dari satu kali. Pelaksanaan Konfercab V ini bertentangan dengan aturan tersebut,” jelasnya.

Kepengurusan Sah Diabaikan

KH. Ru’yat menegaskan bahwa kepengurusan MWC NU se-Kota Cilegon masa khidmat 2022-2027 masih aktif dan sah berdasarkan sertifikat PD-PKPNU. Ia menilai pelantikan MWC baru yang direncanakan tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

“Kepengurusan NU di Kota Cilegon sejak peralihan dari Serang hingga saat ini tidak pernah terputus. Kami bekerja secara solid dan aktif. Namun, muncul spanduk pelantikan MWC baru yang kami anggap ilegal. Bahkan, peserta yang dilibatkan dalam pelantikan itu tidak memiliki sertifikat PD-PKPNU, PKPNU, atau MKNU,” tegas Ru’yat.

Tuduhan Doktrin yang Menyimpang

Gugatan tersebut juga menyerang Dr. Muhammad Faesal, salah satu pengurus PBNU, yang dianggap turut bertanggung jawab atas konflik ini. Ru’yat menyebut Faesal menyebarkan ajaran yang dinilai menyimpang dari prinsip Nahdlatul Ulama.

“Kami sangat menyayangkan tindakan Saudara Dr. Muhammad Faesal. Sebagai bagian dari PBNU, ia seharusnya menjadi penengah, bukan malah mengajarkan doktrin yang tidak sesuai kepada PCNU Cilegon,” ujar Ru’yat.

Harapan untuk Penegakan Aturan
Forum MWC NU meminta agar pelantikan dan Konfercab ini ditinjau ulang untuk menjaga kesolidan organisasi dan menghindari dualisme kepengurusan. Mereka menegaskan pentingnya mematuhi AD/ART dan aturan organisasi demi menjaga marwah NU di Kota Cilegon. (Red)