Oleh: Mahendra Seftianzah
Pengesahaan RUU Cipta kerja menjadi UU baru saja dilakukan oleh DPR RI. Sikap tersebut memicu banyak protes yg dilakukan oleh serikat buruh, elemen mahasiswa, NGO dan civil society yang lain.
Dalam pengesahan tersebut ada 2 fraksi partai yang menolak yaitu PKS dan Partai Demokrat. Polemik terkait UU Cipta kerja ini lantas dijadikan momentum juga oleh pihak-pihak yg terlibat dalam kontestasi pilkada.
Terjadi penggiringan opini yg masif melalui media sosial untuk mendiskreditkan pasangan calon yg diusung oleh partai partai yang fraksinya menyetujui UU Cipta kerja tersebut. Salah satunya dalam kontestasi pilkada di kota Cilegon.
Sekarang mari kita tinjau sejenak, apakah sikap fraksi demokrat dan PKS yg menolak itu konsisten sebagai sikap partai yang diamini oleh seluruh kader dan pengurusnya sampai tingkatan daerah. Sebagaimana kita tahu bahwa dalam pilkada kota cilegon partai demokrat berkoalisi dengan PAN dan PPP mengusung pasangan calon H. Iye – H. Awab.
Dalam koalisi tersebut partai demokrat bergabung dengan 2 partai lain yg fraksinya di DPR RI menjadi barisan fraksi yg menyetujui UU Cipta kerja. Apakah sebagai bentuk protes terhadap 2 rekan sejawatnya itu partai demokrat menarik diri dari koalisi dengan PAN dan PPP yg notabennya berperan dalam menyetujui UU Cipta kerja? Sampai detik ini mereka masih mesra dalam gerbong koalisi.
Artinya menjatuhkan pilihan terhadap paslon yang diusung partai demokrat karena sikap partai demokrat terhadap UU cipta kerja bukan lah pilihan linear, karena kita juga akan memilih paslon yang diusung oleh PAN dan juga PPP. Lalu bagaimana dengan PKS? yang juga fraksinya di DPR RI menjadi fraksi yang menolak.
Pada pilkada kota cilegon PKS berkoalisi dengan Partai Berkarya, Partai besutan Tomi Soeharto yang sekarang dinahkodai oleh Muchdi PR memang tidak mempunyai wakil di DPR RI, tapi apakah secara kelembagaan partai, mereka mengambil sikap politik sebagai oposisi pemerintah (yang dalam hal ini menjadi pihak yg juga turut serta mendorong UU Cipta kerja)? Sampai hari ini saya belum menemukan sikap resmi partai ini, bicara terang benderang menolak UU cipta kerja dan mendukung gerakan elemen masyarakat yg menolak UU tersebut.
Artinya, apakah menjatuhkan pilihan terhadap paslon yang diusung oleh PKS dan partai berkarya bisa menjadi wujud ekspresi kita terhadap UU cipta kerja? Tidak sama sekali.
Lalu bagaimana dengan paslon jalur perseorangan? Mereka tidak diusung parpol, mereka tidak terikat dengan sikap parpol mana pun terkait UU cipta kerja. Jadi pada mereka lah kita harus memilih?
Sejenak kita mundur kebelakang, tentu masih sangat segar dalam ingatan bagaiman pilpres 2019 kemarin berlangsung lalu apa kaitannya dengan paslon perseorangan dipilkada Cilegon? Masyarakat Cilegon tentu ingat siapa Ali Mujahidin, bagaimana dan kepada siapa dia memberikan dukungan secara terang nyata ketika pilpres? Ya, Ali Mujahidin adalah salah satu pendukung Jokowi, bahkan Jokowi pernah berkunjung ke Al-Khairiyah.
Pemerintah dalam hal ini lembaga eksekutif adalah pihak yg juga turut mendorong UU Cipta kerja. Dalam berbagai kesempatan, Jokowi selalu berbicara bahwa UU Cipta kerja ini harus terwujud, bahkan dia sempat memberikan batas waktu UU tersebut harus selesai.
Sebagai pendukung, pemilih dan ikut mensukseskan pencalonan Jokowi, Ali mujahidin punya kontribusi menjadikannya presiden yang hari ini menjadi pihak yang turut mendorong UU Cipta kerja, belum lagi baru baru ini PDIP menjatuhkan dukungan politiknya kepada Ali mujahidin.
Apakah saya masih harus menjabarkan sikap PDIP terhadap UU Cipta kerja?.
Jadi untuk pilkada Kota Cilegon, kita kembali lagi melihat siapa yang program-programnya paling konkrit dan sosok yg paling berpengalaman. Menjadikan sikap fraksi partai di DPR RI terkait UU cipta kerja linear dengan alasan memilih calon walikota Cilegon tentu tidak menemukan korelasi yg relevan.
Memilih kepala daerah tentunya haruslah dilandasi dengan melihat visi misi dan pengalaman paslon itu sendiri. Kombinasi paling lengkap itu ada disosok Ratu Ati Marliati dan Sokhidin.
