HARIANBANTEN.CO.ID, CILEGON – Persatuan Perjuangan Masyarakat Cilegon (PPMC) berharap tidak ada yang mencari panggung dalam polemik yang tengah terjadi antara masyarakat dengan pihak PT Krakatau Steel (KS) terkait pemagaran lahan.

PT KS sendiri diketahui saat ini tengah melakukan pemagaran lahan di sepanjang Jalan Raya Anyer mulai dari Kecamatan Citangkil, hingga ke Kelurahan Tegal Ratu Kecamatan Ciwandan yang menuai banyak polemik seperti diduga menyerobot lahan milik warga, hingga menggusur para pedagang kecil yang berjualan di sepanjang jalur tersebut.

Anggota Presidium PPMC Mahendra Septianzah menegaskan agar tidak ada kelompok masyarakat lainnya yang memanfaatkan polemik itu untuk mencari panggung demi kepentingan pribadi dan bukan membela kepentingan masyarakat yang terdampak pemagaran lahan.

Mahendra menilai PT KS bertindak sangat arogan lantara tidak pernah mengajak bicara kepada masyarakat sekitar yang terdampak oleh aktifitas pemagaran lahan di sepanjang Jalan Raya Anyer tersebut.

“Sedari awal untuk urusan pemagaran yang dilakukan oleh KS, masyarakat yang terdampak tidak pernah ditempatkan sebagai society yang harus diajak bicara. Arogansi KS ditunjukan dengan pendekatan yang cenderung satu arah,” kata Mahendra, Sabtu (28/5/2022).

Mahendra yang merupakan anggota Front Daulat Pribumi (FDP) itu juga mencontohkan, bentuk arogansi PT KS kepada masyarakat yang terdampak oleh aktifitas pemagaran lahan tersebut.

Seperti masyarakat yang berjualan di pasar singgah Krenceng, Kecamatan Citangkil, menurut Mahendra, mereka hanya dikirim dua lembar surat yang berisi perintah untuk mengosongkan lahan.

“Belum lagi kepada para ahli waris yang tanahnya masuk dalam titik pemagaran, mereka melayangkan somasi yang isinya juga perintah pengosongan. Artinya pendekatan yang dilakukan sedari awal sudah menutup ruang diskusi,” ujarnya.

Untuk itu, Mahendra dengan tegas menyatakan, agar tidak ada lagi kelompok atau segelintir pihak yang mencoba untuk mencari panggung dalam polemik yang terjadi akibat pemagaran lahan PT KS itu.

“Jadi jika ada yang bicara seolah-olah masyarakat harus menempuh cara-cara yang elok, berarti orang ini tidak memahami konteks dan kronologis peristiwanya. Pendekatan satu arah yang dilakukan KS justru direspon dengan sangat bijak oleh masyarakat, mereka menempuh jalur-jalur yang konstitusional,” katanya.

“Salah satunya adalah dengan mengadu ke DPRD yang lalu ditindaklanjuti dengan hearing (rapat dengar pendapat). Lalu ada juga yang beraudiensi dengan Kejari meminta Kejari menjadi fasilitator untuk mencari solusi atas polemik pemagaran, upaya-upaya itu merupakan upaya non litigasi sebagai upaya musyawarah atau alternatif despite solution (mencari solusi alternatif),” ujarnya.

Mahendra mengungkapkan, sampai dengan hari ini tidak ada respon anarkis yang dilakukan oleh masyarakat yang terdampak dari aktifitas pemagaran lahan PT KS tersebut.

“Sejauh ini tidak ada respon yang anarkis dari masyarakat, kalau pun ada situasi yang agak panas ketika hearing dengan DPRD, saya rasa itu bagian dari dinamika diskusi, harusnya orang-orang yang dekat dengan dunia organisasi tidak kaget dengan itu,” tuturnya.

Mahendra menegaskan, seharusnya seluruh kelompak yang peduli akan kepentingan untuk membela hak-hak masyarakat patutnya bersatu untuk melawan industri yang dinilai bersikap arogan.

“Pemagaran oleh KS, banjir dan debu akibat aktivitas di Lotte dan hal-hal serupa yang lainnya, adalah wujud arogansi industri yang harusnya masyarakat saling bersolidaritas dalam melawan itu, bukan malah saling menegaskan perjuangan yang satu dengan yang lainnya,” pungkasnya. (Red)