Balai warga sejatinya menjadi pusat aktivitas sosial dan budaya masyarakat. Sebagai ruang terbuka, tempat ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi warga untuk berkumpul, berdiskusi, hingga mengadakan kegiatan bersama. Namun, apa jadinya jika balai warga yang baru saja dibangun hitungan bulan justru tertutup rumput liar dan tidak terawat?

Inilah yang terjadi di Perum Bukit Cilegon Asri (BCA), Kelurahan Bagendung, Kecamatan Cilegon. Balai warga yang dibangun oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) dengan anggaran dari pemerintah daerah pada termin ke-3 di awal November 2024, kini dalam kondisi memprihatinkan. Rumput liar setinggi satu meter tumbuh di halaman, memberikan kesan bahwa bangunan ini telah lama dibiarkan begitu saja.

Ironisnya, sebelum terbengkalai, balai warga ini sempat menjadi sorotan setelah mengalami kerusakan pelafon tidak lama setelah diresmikan. Pada 5 Februari 2025, warga mengeluhkan kualitas pembangunan yang dianggap asal-asalan karena pelafonnya jatuh, sebagaimana diberitakan dalam laporan berjudul:

“Pelafon Jatuh, Warga Perum BCA Keluhkan Pembangunan Balai Warga yang Dinilai Asal-asalan”

Kini, meskipun pelafon sudah diperbaiki, masalah lain muncul tidak ada nya pemeliharaan, tidak ada aktivitas, dan tidak ada yang peduli.

Siapa yang Bertanggung Jawab?

1. RT dan RW: Kurang Inisiatif?
RT dan RW memiliki peran penting dalam memastikan fasilitas umum tetap bermanfaat bagi warganya. Jika balai warga kini terlihat kumuh dan ditumbuhi rumput liar, di mana peran RT dan RW?

Seharusnya, ada inisiatif dari pengurus lingkungan untuk menggerakkan warga dalam pemeliharaan, baik dengan gotong royong rutin atau dengan mengusulkan anggaran kebersihan ke pihak terkait. Jika hanya diam, maka tidak heran jika balai warga ini akhirnya hanya menjadi bangunan mati.

2. Warga: Tidak Peduli atau Tidak Punya Rasa Memiliki?
Sebagai pengguna utama, warga seharusnya ikut serta dalam menjaga fasilitas yang sudah dibangun. Namun, apakah warga tidak peduli atau memang melihat tapi terkesan matanya di tutup?

Atau Bisa jadi, kekecewaan atas kualitas pembangunan sebelumnya membuat warga enggan memanfaatkan balai ini. Namun, jika dibiarkan terus seperti ini, fasilitas yang seharusnya berguna justru akan semakin tidak terpakai dan akhirnya benar-benar rusak.

3. Pemerintah: Hanya Membangun Tanpa Perencanaan Jangka Panjang?
Pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk membangun balai warga ini. Namun, setelah pembangunan selesai, siapa yang bertanggung jawab untuk pemeliharaan? Apakah Lurah, RT atau RW?

Jika tidak ada sistem perawatan atau alokasi dana khusus untuk pemeliharaan, maka fasilitas seperti ini akan terus mengalami siklus yang sama: dibangun, rusak, diperbaiki, lalu terbengkalai kembali.

Dari Menyalahkan ke Mencari Solusi

Daripada terus mencari siapa yang salah, lebih baik mencari cara agar balai warga ini kembali bermanfaat bagi masyarakat.

– RT dan RW harus lebih aktif bisa dimulai dengan mengajak warga untuk memanfaatkan dan merawat balai warga melalui kegiatan bersama.

– Warga harus lebih peduli gotong royong rutin bisa menjadi solusi sederhana untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan balai warga.

– Pemerintah harus turun tangan lebih jauh tidak cukup hanya membangun, tetapi juga memastikan ada anggaran dan sistem pemeliharaan yang berkelanjutan.

Balai warga bukan hanya sekadar bangunan fisik, melainkan simbol kepedulian, kebersamaan, dan kehidupan sosial. Jika semua pihak tetap diam dan tidak bertindak, maka kita harus bertanya: Apakah kita benar-benar peduli dengan lingkungan kita sendiri?