HARIANBANTEN.CO.ID – Wali Kota Cilegon Robinsar menegaskan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) harus mampu melahirkan program nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan sekadar agenda rutin tahunan.

Hal itu disampaikan Robinsar saat membuka Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Kota Cilegon di Aula Diskominfo, Rabu (15/4/2026).

Menurutnya, Musrenbang menjadi forum strategis untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Aspirasi yang dihimpun dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga DPRD harus diterjemahkan menjadi program yang tepat sasaran.

“Musrenbang ini menjadi wadah untuk menampung berbagai aspirasi dari perangkat daerah mulai dari kelurahan hingga DPRD yang kemudian harus mampu melahirkan program-program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Robinsar menekankan, perencanaan pembangunan tidak cukup hanya menghasilkan banyak program. Ia mengingatkan pentingnya menyesuaikan rencana dengan kemampuan keuangan daerah.

“Sebagus apa pun rencana pembangunan kita, kalau tidak didukung dengan anggaran yang memadai maka program yang direncanakan tidak dapat terealisasi secara optimal,” tegasnya.

Untuk itu, ia mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan. Ia juga meminta camat dan lurah aktif menggali potensi pendapatan di wilayah masing-masing.

“Optimalisasi sumber pendapatan bisa dilakukan melalui berbagai sektor, salah satunya dari BUMD seperti PDAM, BPRS, dan PCM. Selain itu, pendataan wajib pajak baru juga perlu ditingkatkan,” katanya.

Di akhir sambutannya, Robinsar mengajak seluruh pihak, baik pemerintah maupun sektor industri, untuk memperkuat kolaborasi demi mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon Sokhidin menegaskan Musrenbang tidak boleh dimaknai sebagai agenda seremonial semata.

“Forum ini adalah ruang strategis untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan benar-benar berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan, terdapat 433 usulan pokok pikiran DPRD yang telah diinput dalam sistem SIPD untuk RKPD 2027. Ratusan usulan itu tersebar di tujuh OPD teknis, di antaranya Disporapar, DLH, DKPP, DPUPR, Disperkim, Dishub, dan Dindikbud.

Sokhidin berharap seluruh usulan tersebut dapat disinergikan secara proporsional dan menjadi prioritas, dengan tetap mempertimbangkan kapasitas APBD.

“Kami berharap pokok-pokok pikiran DPRD ini dapat mendorong pembangunan yang kolaboratif, aspiratif, dan inklusif,” pungkasnya. (ADV)