PANDEGLANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten melakukan penandatanganan momerandum of understanding (MoU) dengan Pemerintah Daerah untuk menjadi partisipan dalam Mall Pelayanan Publik (MPP).

Penandatanganan dilakukan bersama Instansi terkait, baik Lembaga Vertikal, BUMN, BUMD, maupun Kedinasan yang ada di Wilayah Provinsi Banten di Lapangan Pendopo Bupati Kabupaten Pandeglang, Senin (22/6/2020).

Dalam proses penandatanganan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten didampingi pejabat struktural Kantor Wilayah dan Kepala UPT Wilayah Serang Raya.

Kepala Kanwil Kemenkumham Banten, R. Andika Dwi Prasetya mengatakan, pihaknya akan membuka pelayanan untuk masyarakat Pandeglang di dalam Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Pandeglang, pihaknya akan membuka pelayanan paspor dan pelayanan pemasayarakatan.

“Kami akan menghadirkan Layanan Hukum dan HAM diantaranya Layanan Keimigrasian, Layanan Pemasyarakatan serta Layanan Hukum bagi masyarakat Pandeglang khususnya. Kami siap untuk berpartisipasi dalam mensukseskan hadirnya Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pandeglang ini. Saya berharap dengan adanya Mall Pelayanan Publik ini akan mampu memberikan pelayanan yang cepat dan maksimal kepada seluruh masyarakat,” ucap Andika.

Sementara itu, Bupati Pandeglang, Irna Narulita menyampaikan, penandatanganan Nota Kesepahaman ini dalam rangka mewujudkan pelayanan publik cepat, sekaligus Mall Pelayanan Publik (MPP) merupakan pelayanan terpadu dan terintegrasi antara pelayanan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam satu gedung pelayanan.

“Kami mengajak seluruh Instansi terkait untuk bersama-sama berusaha memberikan pelayanan terbaik dari berbagai sektor. Semua layanan publik nantinya akan tersedia di satu tempat Mall Pelayanan Publik ini sehingga akan memudahkan masyarakat karena pelayanan akan mudah, murah, cepat dan tidak berbelit,” kata Irna.

Menurut Irna, dengan Mall Pelayanan Publik (MPP) mampu meningkatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

“Saya butuh kerjasama yang baik dari semua Instansi terkait. Semoga Bapak Ibu Pimpinan Instansi bisa mendelegasikan petugas pelayanan yang berkualitas sehingga masyarakat bisa mendapatkan kualitas pelayanan yang maksimal dan pada akhirnya mampu meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat guna kemajuan Kabupaten Pandeglang,” ujarnya. (De/red)