PANDEGLANG – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pandeglang, Iing Andri Supriadi meminta kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Pandeglang, untuk memaksimalkan peran perangkat desa yang ada di Kabupaten Pandeglang dalam pencegahan penyebaran Covid19 ditingkat desa.

Karena menurutnya peran perangkat desa sangat penting, dalam mendeteksi adanya pendatang dari luar Pandeglang saat memasuki musim mudik tahun ini.

“Perangkat desa seperti RT, RW dan Kepala dusun merupakan garda terdepan dalam pencegahan penyebaran Covid19 di Kabupaten Pandeglang. Para RT dan RW harus secara Intens mendata orang yang masuk ke Kampungnya masing-masing,” kata Iing, Kamis (7/5/2020).

Iing mengatakan, pendataan kepada para pendatang dari luar daerah khususnya Zona Merah sangat penting dilakukan, agar memastikan pendatang yang membandel mudik diawasi secara ketat sesuai dengan protokol kesehatan.

“Data para pendatang ini nanti harus ditulis sedetail mungkin, seperti riwayat perjalanan dan kesehatan sebelum datang ke lokasi. Data ini nanti dilaporkan ke Puskesmas terdekat untuk dilakukan pengecekan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan, guna memastikan kesehatan pendatang tersebut,” ujarnya.

Ia meminta kepada semua komponen masyarakat, untuk bersatu dan bersinergi dalam upaya memerangi penyebaran virus corona di Kabupaten Pandeglang, khususnya dalam mengedukasi masyarakat agar melaksanakan protokol kesehatan.

“Ini adalah tugas kita bersama untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat agar dapat melaksanakan protokol kesehatan, karena saya melihat masih terjadi penumpukan masa yg beraktifitas dengan tidak menggunakan masker dan menjaga jarak,” katanya.

Sementara itu, Kepala DPMPD Kabupaten Pandeglang, Doni Hermawan menuturkan, dirinya sudah mengintruksikan kepada seluruh kepala desa untuk berpartisipasi, agar pemutusan mata rantai Covid-19 bisa segera diselesaikan.

“Kalau kita sifatnya hanya menghimbau, nanti pemerintah desa setempat yang mendata apabila ada yang mudik, misalnya ada pemudik yang sakit, silahkan disuruh tinggal di rumah singgah yang ada di desa, adapun untuk anggaran di tingkat desa kami tidak bisa menetapkan, karena harus sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa,” katanya. (De/red)