HARIANBANTEN.CO.ID – Forum Mahasiswa Cilegon (FMC) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon pada Senin (24/2/2025).

Dalam aksi bertajuk “Pemimpin Baru, Musibah atau Berkah?”, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon, Robinsar-Fajar Hadi Prabowo.

Mahasiswa yang tergabung dalam FMC berasal dari berbagai organisasi, seperti Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), dan Gerakan Mahasiswa (GEMA) Al-Khairiyah.

Aksi ini menyoroti berbagai persoalan, mulai dari pembayaran honor guru dan pihak ketiga yang belum diselesaikan, komitmen antikorupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), hingga keterbukaan informasi publik serta realisasi janji kampanye.

Tuntutan Mahasiswa

Koordinator lapangan aksi, Ibnu Adha atau yang lebih dikenal sebagai Nuskay, menyampaikan beberapa tuntutan utama mereka.

“Pertama, kami mendesak Pemkot Cilegon segera melunasi pembayaran honor guru, kontraktor, dan pihak lain yang haknya belum terpenuhi. Selain itu, kami meminta komitmen pemerintah untuk tidak melakukan politisasi dan monopoli yang merugikan masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, FMC juga menuntut jaminan keterlibatan mahasiswa dan masyarakat dalam pengambilan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik. Mereka juga mendesak Pemkot Cilegon agar tidak melakukan praktik KKN.

“Kami juga menuntut pemerintah menuntaskan dan menjalankan janji-janji yang disampaikan saat kampanye Pilkada 2024. Selain itu, kami meminta pengawasan ketat terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar bisa berkontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon,” tambah Nuskay.

Isu lain yang turut disuarakan adalah pengentasan pengangguran serta peningkatan transparansi dalam pengelolaan informasi publik.

Wakil Wali Kota Enggan Teken Pakta Integritas

Setelah satu jam berorasi, massa aksi akhirnya ditemui oleh Wakil Wali Kota Cilegon, Fajar Hadi Prabowo. Dalam pertemuan itu, Fajar memberikan tanggapan terhadap tuntutan mahasiswa.

Namun, ketika diminta untuk menandatangani Pakta Integritas yang disiapkan oleh FMC sebagai bentuk komitmen terhadap tuntutan mereka, Fajar menolak. Ia beralasan tidak ingin melangkahi Wali Kota Cilegon, Robinsar, yang saat itu tengah menjalani retret.

Setelah melakukan negosiasi, massa aksi akhirnya sepakat untuk menjadwalkan ulang pertemuan dengan Wali Kota guna membahas tuntutan mereka lebih lanjut. (Red)