HARIANBANTEN.CO.ID — Wali Kota Cilegon, Robinsar, menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon dalam rapat paripurna, Kamis (9/4/2026).

Penyerahan dokumen tersebut menjadi bagian dari mekanisme evaluasi atas kinerja Pemerintah Kota Cilegon selama satu tahun anggaran.

Usai rapat, Robinsar menyampaikan bahwa serapan anggaran pada 2025 menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, ia menegaskan akan terus melakukan pengawasan agar realisasi anggaran dapat lebih optimal.

“Serapan anggaran sudah lebih baik, dan ke depan akan terus kami monitor agar dapat terserap secara maksimal,” ujar Robinsar.

Ia juga menyoroti persoalan pengangguran yang masih menjadi tantangan di Kota Cilegon. Menurut dia, penanganan masalah tersebut memerlukan sinergi antara pemerintah daerah dan sektor industri.

“Penanganan pengangguran harus dilakukan melalui kolaborasi, baik dalam menyiapkan sumber daya manusia maupun membuka peluang kerja baru,” katanya.

Pemerintah Kota Cilegon, lanjut Robinsar, berencana mengoptimalkan program pelatihan kerja melalui lembaga pelatihan kerja (LPK), termasuk membuka peluang penempatan tenaga kerja ke luar negeri.

“Kami akan kolaborasikan dengan LPK, termasuk peluang penempatan tenaga kerja ke Jepang dan Korea, sebagai upaya meningkatkan penyerapan tenaga kerja,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ 2025 DPRD Kota Cilegon, Ahmad Aflahul Aziz, mengatakan pihaknya akan melakukan pencermatan secara menyeluruh terhadap laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah.

Menurut dia, proses tersebut penting untuk memastikan sejauh mana capaian program dan kinerja pemerintah selama tahun anggaran berjalan.

“Kami akan mencermati dan menelaah apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah sepanjang 2025,” kata Aziz.

Aziz juga menyoroti realisasi 17 program janji politik kepala daerah yang dinilai belum sepenuhnya terlihat hasilnya, meskipun masa kepemimpinan baru berjalan satu tahun.

“Beberapa program belum sepenuhnya terlaksana dan capaian targetnya masih perlu dilihat lebih lanjut,” ujarnya.

Ia menegaskan, janji politik yang telah disampaikan kepada masyarakat perlu menjadi prioritas untuk direalisasikan karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan warga.

Selain itu, Aziz menilai terdapat sejumlah program yang dijalankan pemerintah belum sepenuhnya selaras dengan visi dan misi kepala daerah. Ia mencontohkan pembangunan trotoar dan penataan kota yang dinilai lebih sebagai inovasi, namun tidak tercantum dalam dokumen perencanaan utama.

“Program tersebut merupakan bagian dari inovasi pemerintah dalam penataan kota, tetapi tidak secara eksplisit tertuang dalam visi misi maupun RPJMD,” ucapnya.

DPRD, lanjut dia, akan terus melakukan evaluasi dan pengawasan agar pelaksanaan program pemerintah daerah dapat berjalan sesuai dengan rencana dan kebutuhan masyarakat. (ADV)