HARIANBANTEN.CO.ID — Pemerintah Kota Cilegon mengikuti proses Verifikasi Lanjutan Kabupaten Kota Sehat (KKS) Tingkat Nasional Tahun 2025 yang digelar secara daring, Kamis (21/8/2025).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Cilegon, Fajar Hadi Prabowo, didampingi Sekretaris Daerah Kota Cilegon, Maman Mauludin, di Ruang Rapat Asisten Daerah Kota Cilegon.

Plt. Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit, Murti Utami, menuturkan bahwa pelaksanaan KKS tahun ini memiliki makna khusus. Menurutnya, terdapat sejumlah penyesuaian dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Tahun ini cukup berbeda. Kita melakukan sejumlah penyesuaian sebagai respons atas dinamika global, arah pembangunan nasional, serta semangat transformasi kesehatan,” kata Murti.

Ia menambahkan, hasil verifikasi KKS sepenuhnya menjadi kewenangan tim pusat. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah untuk dapat menerima hasil penilaian dengan lapang dada.

“Kami berharap para tim verifikator tetap semangat dan sehat dalam menjalani tahapan verifikasi. Untuk pemerintah daerah, apa pun hasilnya saya harap bisa diterima dengan lapang dada,” ujarnya.

Tiga Kota dari Banten

Dari delapan kabupaten/kota di Provinsi Banten, hanya tiga kota yang mengikuti tahap verifikasi lanjutan KKS tahun 2025, yakni Kota Cilegon, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

Ketua Tim Pembina Kabupaten Kota Sehat Provinsi Banten, Andra Soni, menyampaikan optimisme terhadap peluang ketiga kota tersebut meraih penghargaan Swasti Saba sesuai kategorinya.

“Tiga kota ini memiliki keunggulan dalam penyelenggaraan program KKS. Kami akan terus mengawal prosesnya hingga akhir. Semoga capaian ini dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat,” ucapnya.

Komitmen Kota Cilegon

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Cilegon, Fajar Hadi Prabowo, memaparkan sejumlah program dan kebijakan yang telah dijalankan pemerintah daerah untuk mendukung terwujudnya kota sehat.

Salah satu langkah yang dilakukan yakni pemanfaatan digitalisasi dalam pelayanan kesehatan.

“Pemanfaatan teknologi diharapkan mampu mempermudah akses masyarakat terhadap layanan kesehatan sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan,” ujar Fajar.

Selain itu, Pemkot Cilegon juga membentuk kelompok masyarakat di seluruh kelurahan, menyediakan anggaran khusus untuk sektor kesehatan, serta mengalokasikan Rp100 juta bagi setiap rukun warga (RW) guna pembangunan sarana lingkungan.

“Kami juga sudah membangun komitmen dengan industri agar mendukung program pembangunan daerah, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan dan lingkungan,” katanya.

Di sisi lain, pemerintah kota turut menggerakkan masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui edukasi dan pembentukan bank sampah di setiap kelurahan.

“Edukasi dan pembentukan bank sampah kami lakukan agar tumbuh kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan,” tutur Fajar. (Asp/red)