Menu

Mode Gelap
Ada Pulau Merak Kecil dan Besar, Cilegon Punya Potensi Pariwisata Seperti Sentosa Island Gelar Demo, Warga Korban Pemagaran dan Pensiunan KS Minta Walikota Cilegon Hadir di Tengah Permasalahan Layaknya Nyoblos Presiden, Warga Kadipaten Menggelar Pemilihan Ketua RT dan RW Secara Langsung Usai Sukses Gelar Khitan Massal, Sanuji Agendakan Nikah Massal PMK Pada Hewan, Presiden: Segera Berikan Vaksin

Headline · 21 Jun 2022 14:07 WIB ·

Gelar Demo, Warga Korban Pemagaran dan Pensiunan KS Minta Walikota Cilegon Hadir di Tengah Permasalahan


 Gelar Demo, Warga Korban Pemagaran dan Pensiunan KS Minta Walikota Cilegon Hadir di Tengah Permasalahan Perbesar

HARIANBANTEN.CO.ID, CILEGON – Puluhan warga yang terdiri dari para pedagang korban gusuran pemagaran lahan Krakatau Steel (KS) dan pensiunan KS korban investasi bodong SiJaka Primkokas bersama Persatuan Perjuangan Masyarakat Cilegon (PPMC) gelar aksi demo di depan Kantor Walikota Cilegon, Selasa (21/6/2022).

Dalam aksi demo tersebut, puluhan warga itu menuntut agar Pemkot Cilegon khususnya Walikota Cilegon Helldy Agustian untuk turun tangan menyelesaikan permasalahan yang saat ini tengah dihadapi oleh masyarakat Cilegon.

Mereka menuntut agar Walikota Cilegon dapat menjembatani komunikasi antara warga dengan pihak KS terkait dengan permasalahan pemagaran lahan yang dilakukan oleh PT KS di Jalan Raya Cilegon-Anyar mulai dari PT Krakatau Wajatama hingga Kelurahan Tegal Ratu Kecamatan Ciwandan yang menimbulkan banyak polemik lantaran sejumlah pedagang dan lapak usahanya tergusur.

Selain permasalahan pemagaran tersebut, massa aksi juga menuntut Walikota Cilegon untuk menjembatani komunikasi antara pensiunan KS yang menjadi korban investasi bodong SiJaka di Primkokas, lantaran sudah 3 tahun berjuang namun belum juga mendapatkan hasil dan kepastian.

Ketua Dewan Pembina PPMC Isbatullah Alibasya dalam orasinya mengatakan, pemagaran kawasan industri yang dilakukan PT KS tersebut melanggar sejumlah aturan yang telah berlaku.

“Jelas pemagaran itu melanggar aturan yang ada di Kota ini, Perda Nomor 5 tahun 2012. Siapa yang menciptakan Perda itu? Pemerintah dan DPRD yang bikin, tapi kenapa tidak ditegakkan aturan itu,” katanya.

Perda tersebut mengatur tentang Bangunan Gedung. Isbat menilai pemagaran tersebut melanggar aturan lantaran belum memiliki izin dari pemerintah setempat.

“Ini malah walikotanya bikin pernyataan, biarkan saja pagar itu dibangun, nanti izin menyusul, ini pernyataan yang bodoh,” ujarnya.

Selain itu, pemagaran tersebut juga dinilai melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan, lantaran pemagaran dianggap memakan sempadan jalan nasional.

“Pertanyaan berikutnya, siapa yang punya kewajiban menegakkan undang-undang? Aparat penegak hukum termasuk kepolisian. Kalau tidak ditegakkan, rakyat yang akan bergerak menegakkan itu,” tuturnya.

Terkait korban investasi bodong SiJaka Primkokas senilai Rp94 Miliar, Isbatullah menuntut Walikota Cilegon untuk hadir dalam persoalan yang dihadapi oleh para pensiunan KS tersebut.

“Siapa yang membela mereka? Untuk itu kami meminta walikota, kapolres untuk juga membantu para korban koperasi ini yang juga sudah melaporkan ke Polda dari bulan Januari,” ujarnya.

Sementara, Maros Situmorang, salah seorang warga yang memiliki usaha lapak tambal ban yang tergusur pemagaran mengaku, pemagaran itu menghilangkan mata pencaharian masyarakat.

“Kita berjuang karena sumber hidup kita telah disingkirkan karena adanya pemagaran. Saya perantau yang sudah menjadi penduduk di Cilegon, tercatat di Disdukcapil Cilegon,” ucapnya.

Ia berharap, Walikota Cilegon dapat hadir untuk memperjuangkan masyarakat yang telah dirugikan oleh pembangunan pagar oleh PT KS tersebut.

“Saya mohon kepada pimpinan penyelenggara negara, jangan hanya menggembor gemborkan UMKM, tapi ternyata hanya di atas kertas,” ujarnya.

Sedangkan, Anna, salah seorang istri dari pensiunan KS yang menjadi korban investasi bodong SiJaka Primkokas, juga meminta agar Walikota Cilegon hadir dan membantu permasalahan yang dihadapi para pensiunan yang saat ini banyak terdesak kebutuhan ekonomi dan juga kebutuhan pendidikan.

“Uang kami Rp94 miliar ketahan, kemana uang sebanyak itu. Korban ini sudah melaporkan ke Polda dari Januari, bulan Juni baru ada SP2HP, 6 bulan kami menunggu,” ujarnya.

Anna berharap Walikota Cilegon Helldy Agustian bisa mendorong pihak Primkokas maupun PT KS agar bisa mencairkan uang yang telah disimpan. (TKN/Red)

Artikel ini telah dibaca 211 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Bersih-bersih Situ Rawa Arum, Pemkot Cilegon Wacanakan Jadi Destinasi Wisata

4 Agustus 2022 - 14:15 WIB

Bekuk Pengoplos Air Galon, Polres Cilegon Minta Masyarakat Teliti Saat Membeli

22 Juli 2022 - 12:12 WIB

Janji Realisasikan Betonisasi Jalan Akses Panggungrawi Tahun Ini, Kepala DPUTR Siap Mundur Jika Gagal

21 Juli 2022 - 20:04 WIB

Terkait Jalan Rusak di Panggungrawi, Sanuji Wacanakan Bangun Melalui Bantuan CSR

20 Juli 2022 - 14:42 WIB

Hasil Donasi Elemen Masyarakat dan Wartawan Cilegon, Nenek Muhayanah Tak Lagi Tinggal di Gubuk

16 Juli 2022 - 12:49 WIB

Kenalan di FB Kemudian Dicekok Anggur Merah, 5 Pemuda Cabuli Anak 15 Tahun

12 Juli 2022 - 12:53 WIB

Trending di Headline
error: Content is protected !!