Krisis Demokrasi di Tubuh Ikatan Mahasiswa Cilegon: Mosi Tidak Percaya Pecah di Tengah Kongres Ke-10

HARIANBANTEN.CO.ID – Dinamika internal Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC), organisasi yang selama ini dikenal sebagai mitra kritis pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkeadilan, tengah dilanda badai. Lima delegasi kedutaan dari berbagai institusi resmi menyatakan mosi tidak percaya terhadap Ketua Umum dan Badan Pengawas Kongres (BPK) IMC. Pernyataan tegas itu berujung pada penolakan kongres ke-10 yang dinilai cacat demokrasi.

Ahmad Suhada, Koordinator Gerakan dari kedutaan IMC UIN Banten, UNIBA, UMW, Serang Waja, dan Polka, menyebut bahwa kepemimpinan Ketua Umum saat ini tidak lagi mencerminkan prinsip demokrasi.

“Sikap Ketua Umum yang terang-terangan menyatakan aklamasi tanpa ruang kompetisi, serta intervensinya terhadap BPK, mencederai etika berorganisasi yang seharusnya dijunjung tinggi,” ungkapnya.

Polemik Demokrasi dan Hilangnya Konstitusi

IMC yang genap berusia 19 tahun seharusnya menjadi teladan dalam regenerasi kepemimpinan. Namun, realitas menunjukkan anomali. Minimnya sosialisasi penjaringan calon ketua umum pusat hingga intervensi langsung dalam penyelenggaraan kongres memperlihatkan kecenderungan otoriter dari pucuk pimpinan organisasi.

Lebih jauh, hilangnya beberapa draft konstitusi penting seperti Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan Pedoman Organisasi (PO) kian memperkeruh suasana.

“Kehilangan dokumen ini jelas menimbulkan keresahan dan menggerus kepercayaan kami kepada pengurus pusat. Kongres ke-10 menjadi tidak relevan jika tidak berdasarkan konstitusi yang sah,” tegas Ahmad.

Tuntutan Tegas Lima Kedutaan

Mosi tidak percaya ini didasarkan pada Lima  poin utama:

1. Ketua umum pusat tidak menjaga etika demokrasi

2. Ketua umum pusat gagal dalam mencetak regenerasi

2. Intervensi ketua umum pusat terhadap BPK

3. Kurangnya sosialisasi BPK dalam penjaringan calon ketua umum pusat

4. Hilangnya draft AD/ART dan PO

5. Ketidak sesuaian kongres dalam acuan konstitusi yang berlaku.

Dengan tuntutan tersebut, lima kedutaan resmi menolak penyelenggaraan Kongres ke-10 dan menyerukan reformasi struktural dalam tubuh IMC.

“Kami tidak akan tinggal diam. Masa depan organisasi ini dipertaruhkan,” pungkas Ahmad. (Red)