HARIANBANTEN.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon akan mengajukan usulan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk memberlakukan moratorium aktivitas pertambangan di wilayah Cilegon dan sekitarnya.

Usulan tersebut menyusul bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kota Cilegon dalam beberapa waktu terakhir.

Plt Sekda Kota Cilegon Ahmad Aziz Setia Ade Putra mengatakan, rencana usulan moratorium itu akan dibahas lebih lanjut dalam forum Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

“Ini di tingkat Forkopimda akan dibahas untuk diajukan ke Pemprov Banten, terkait dengan penyelesaian (banjir), ya dari (dampak aktivitas) pertambangan dan sebagainya,” kata Aziz, Senin (5/1/2026).

Aziz menjelaskan, pembahasan tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi penanganan banjir dan kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir ke depan. Pemkot Cilegon, kata dia, menilai perlu ada langkah konkret untuk mengantisipasi penyebab banjir, termasuk dari aktivitas pertambangan.

Selain itu, Pemkot Cilegon juga akan memperkuat koordinasi dengan Pemprov Banten terkait berbagai aktivitas yang berpotensi memicu banjir, khususnya yang berkaitan dengan perizinan pertambangan.

“Intinya dari sisi koordinasi saja yang harus kita perkuat kembali dengan provinsi, terutama terkait izin-izin pertambangan yang sudah dikeluarkan itu mana saja,” ujarnya.

Aziz menambahkan, Pemkot Cilegon juga akan melakukan pemantauan langsung di lapangan. Menurutnya, sebagai pemerintah daerah yang memiliki wilayah, Pemkot memiliki tanggung jawab untuk memastikan dampak aktivitas pertambangan tidak merugikan masyarakat.

“Kami kan yang punya wilayah, jadi harus memantau langsung di lapangan. Ke depan kami mohon mungkin izin-izin pertambangan bisa di-stop atau dimoratorium, karena ini pengalaman yang sudah kita alami,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Cilegon Fajar Hadi Prabowo menuturkan, sebelum banjir terjadi, Pemkot Cilegon sebenarnya telah mengidentifikasi sejumlah faktor penyebab potensi bencana, salah satunya aktivitas pertambangan.

“Sebelum jauh terjadinya bencana, kami sudah menyampaikan bahwa dampak bencana itu dari sisi tambang sudah ada sejak awal. Itu sudah kami identifikasi dari awal,” pungkasnya.