HARIANBANTEN.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon memastikan kondisi keuangan daerah tahun anggaran 2025 tetap aman dan tidak mengalami defisit. Bahkan, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat melampaui target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data yang dihimpun, progres belanja daerah hingga akhir Desember 2025 telah mencapai 82,71 persen atau sekitar Rp1,7 triliun dari total target belanja sebesar Rp2,1 triliun.

Sementara dari sisi pendapatan daerah, realisasi sudah mencapai Rp2,01 triliun atau 93,95 persen dari total target pendapatan Rp2,1 triliun.

Kinerja positif terlihat dari sektor PAD. Dari target sebesar Rp921 miliar, realisasi PAD tercatat mencapai Rp933 miliar atau 101,22 persen. Capaian ini menunjukkan optimalisasi pendapatan daerah berjalan sesuai harapan.

Adapun komponen Transfer Keuangan Daerah (TKD), dari target Rp1,2 triliun telah terealisasi sebesar Rp1,087 triliun atau 88,5 persen.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kota Cilegon, Aziz Setia Ade Putra, menegaskan berdasarkan kajian bersama Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD), kondisi fiskal Cilegon dipastikan aman hingga akhir tahun.

“Pak Wali (Wali Kota Cilegon Robinsar) sangat konsen terhadap kondisi fiskal di Cilegon sehingga tidak terjadi lagi defisit, gagal bayar, atau utang,” ujar Aziz, Rabu (24/12/2025).

Aziz menyebut, alih-alih mengalami kekurangan anggaran, tahun ini Pemkot Cilegon justru diproyeksikan memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang melebihi perencanaan awal.

“Prediksi sampai akhir tahun bukan defisit lagi, tapi SiLPA. Direncanakan SiLPA Rp40 miliar, ternyata lebih, terakhir di angka Rp71 miliar. Angka ini masih dinamis,” jelasnya.

SiLPA tersebut, kata Aziz, berasal dari selisih hasil tender sejumlah program serta efisiensi belanja yang dilakukan sepanjang tahun 2025.

Sementara itu, Kepala BPKPAD Kota Cilegon, Dana Sujaksani, menjelaskan bahwa secara umum progres keuangan daerah antara pendapatan dan belanja masih memiliki rentang sekitar 9 persen.

Namun setelah dilakukan kajian, pemerintah memastikan seluruh kewajiban keuangan daerah dapat dibayarkan hingga akhir tahun anggaran.

“Kita pastikan tidak defisit, semua bisa terbayarkan. Selama proses di OPD-nya selesai dan dilanjutkan ke kita, kita siap bayar,” kata Dana.

Dana juga memastikan seluruh pembayaran honor pegawai telah diselesaikan sejak awal Desember 2025.

Menurutnya, kondisi keuangan daerah yang sehat ini tidak lepas dari keberhasilan pemerintah dalam menggali pendapatan secara maksimal serta melakukan efisiensi dan efektivitas belanja.

“Satu sisi kita bisa menggali pendapatan secara maksimal, satu sisi kita bisa mengefektifkan belanja. Kita pun bisa memanajemen keuangan dengan baik,” pungkasnya. (Red)