SERANG – Pasca satu orang warganya yang positif terpapar Covid-19, Pemerintah Kota (Pemkot) Serang berkemungkinan akan melakukan penerapan Kejadian Luar Biasa (KLB) di Kota Serang.

“Ia ada kemungkinan peningkatan status KLB karena masih dalam pembahasan di gugus tugas Kota Serang,” ujar Wali Kota Serang Syafrudin kepada Harianbanten.co.id melalui pesan WhatsApp-nya, Kamis (9/4/2020).

Bahkan, pihaknya juga akan ada kemungkinan melakukan karantina wilayah di Kota Serang. “Tergantung perkembangan, kalau memungkinkan InsyaAllah diterapkan. Tapimasih tahap pertimbangan,” jelasnya.

Sementara itu, Juru Bicara (Jubir) Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Serang, Hari W Pamungkas mengatakan bahwa, ada kemungkinan akan melakukan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSSB) di Kota Serang.

Namun, pada saat ini penentuan status tersebut masih dalam pembahasan bersama tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Serang.

“Lagi di bahas di tim gugus tugas dulu, menunggu kaji cepat dari gugus tugas melalui Dinkes dan BPBD, kita tunggu saja hasilnya bagaimana peningkatan status kota Serang dengan adanya positif Covid-19,” kata Hari yang juga merupakan Kadis Dikominfo Kota Serang.

Ada kemungkinan, lanjut dia, akan condong ke arah Kejadian Luar Biasa (KLB). Akan tetapi butuh kajian cepat dan teknis lainnya, tidak hanya jumlah meningkat secara signifikan tapi ada pertimbangan lain.

“Tentunya ada penetapan dulu sebagai dasar hukum untuk PSBB, karena diawali dari penetapan status. Nanti kita lihat hasil kajian gugus tugas, belum bisa menyampaikan sekarang,” ujarnya.

Sebelumnya, desakan untuk karantina wilayah datang dari politisi NasDem menyusul adanya kasus terkonfirmasi positif Corona (Covid-19).

Pemerintah Kota Serang harus mengambil langkah antisipatif misal karantina wilayah. Apalagi jelang ramadhan yang memungkinkan akan menimbulkan banyak keramaian pada masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan oleh anggota DPRD Kota Serang fraksi NasDem Jumhadi kepada wartawan, Rabu (8/4/2020).

Menurut dia, Belum lagi, arus mudik dari Jakarta dan Tangerang yang terus berdatangan.

“Emang benar imbauan pemerintah PSBB, tapi itu terbukti tidak efektif untuk menghentikan laju pergerakan orang dan yang lebih penting, adalah ini soal keselamatan dan nyawa masyarakat kita,” jelas Jumhadi yang juga merupakan anggota Komisi III ini. (HRS/Red)