PANDEGLANG – Aliansi Komunitas Nasional Pemuda Independen (KNPI) Kabupaten Pandeglang, melakukan aksi unjuk rasa di halaman kantor Dinas Sosial Kabupaten, Rabu (5/8/2020).

Aksi tersebut dilakukan menyoroti program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau program sembako, karena terdapat beberapa kualitas menu yang diterima KPM yang kurang layak konsumsi.

Dalam aksinya, mahasiswa dan pemuda dari berbagai organisasi mulai dari HMI, GMNI, GPII, Pemuda PUI, GPMI, AGMI, GEMPA, HMPS, Mapancas.

Salah satu perwakilan dari Korpma GPII, Fikri Abidzar Albar mengatakan, pihaknya menilai ada beberapa temuan, diantaranya kualitas yang tidak sesuai pedum yang tidak layak dikonsumsi oleh KPM. Agen warung yang tidak bebas memilih suplier sehingga tidak sesuai pedum BPNT atau program sembako dan tidak sesuai peraturan menteri Sosial nomor 11 tahun 2019.

“KPM tidak bebas memilih agen karena sudah ditentukan oleh tim koordinasi Bansos pangan kabupaten Pandeglang dengan bank penyaluran. Diduga ada beberapa oknum TKSK yang telah menyalahi aturan prinsip penyaluran bantuan pangan non tunai, yang tidak sesuai pedum nomor tahun 2020 pan Perpres nomor 48 tahun 2016 dan nomor 12 tahun 2017. Lemahnya pengawasan pelaksanaan penyaluran program bpnt atau sembako oleh tksk dan dinas sosial kabupaten Pandeglang,” katanya.

Pihaknya menduga ada oknum DPRD Kabupaten Pandeglang dan atau ASN yang menjadi supplier, sehingga pihaknya menuntut agar mengusut tuntas oknum agen e-warung yang telah menggelapkan KKS program bpnt yang telah merugikan negara dan masyarakat penerima manfaat (KPM).

“Kami menuntut evaluasi dan rombak ulang agen e-warung dan supplier yang fiktif, kami menuntut berhentikan oknum pendamping tksk yang lalai menjalankan tugas dan fungsinya, kami mendorong oknum anggota DPRD dan atau ASN Kabupaten Pandeglang yang diduga menjadi supplier agar diberhentikan dan diberi sanksi tegas,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang dari Fraksi Golkar, Habibi Arafat mengatakan, dirinya mengapresiasi pemuda yang menemukan adanya temuan di lapangan, namun dirinya belum mengetahui siapa anggota DPRD yang bermain.

“Ya saya apresiasi, jangan rekan-rekan mahasiswa tapi saya juga pernah menemukan, yang jelas saya hanya meminta kepada suplayer dan e-warung agar memperhatikan kualitas, supaya penerima manfaat bisa menerima dan menikmati program tersebut, adapun masalah ada oknum DPRD saya belum tahu siapa,” katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Kadinsos Pandeglang, Nuriah mengatakan, untuk masalah kualitas dan beberapa temuan yang KNPI sampaikan, pihaknya saat ini tengah memperbaiki, bahkan tidak jarang dirinya turun ke lapangan memantau langsung proses penyaluran.

“Mereka itu kan kadang tidak tahu kerja Dinsos, saya kan selalu turun ke lapangan memantau langsung, bahkan untuk masalah temuan adanya ketidaksesuaian dengan pedum, kita juga terus melakukan penelusuran yang perlu diperbaiki, soal menu soal e-warung,” ujarnya. (De/red)