JAKARTA – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menggelar acara Symposium nasional yang menghadirkan 50 Ekonom lintas generasi. Kegiatan tersebut di laksanakan di Jakarta, Sabtu (20/10/2018).

Sementara itu Ketua Bidang Ekonomi Pembangunan nasional PB HMI Hadi Rusmanto mengatakan kegiatan Symposium adalah untuk membahas persoalan perekonomian bangsa indonesia yang terjadi saat ini, acara tersebut sekaligus menjadi momentum untuk mengevaluasi kinerja pemerintah selama empat tahun Jokowi-Jk memimpin bangsa, Acara tersebut menghadirkan praktisi ekonomi, akademisi, teknokrat ekonomi, mahasiswa.

“Kami menyayangkan ketidak hadirannya dari pihak pemerintah yang kami undang dalam hal ini kementrian keuangan dan kementrian koordinator bidang perekonomian, kami ingin membantu pemerintah untuk mencari solusi dari permasalahan yang tengah di hadapi pemerintah dalam bidang ekonomi karena permasalahan ekonomi harus kita pecahkan bersama-sama dan saling berbenah di semua sektor,” ungkap Hadi dalam rilisnya yang di terima wartawan harianbanten.net

Menurutnya, Selama empat tahun jokowi-jk memimpin tentu banyak catatan-catatan dan kritikan dalam kepemimpinannya, pertumbuhan ekonomi yang di klaim 5,27% tetapi daya beli masyarakat masih lemah, artinya antara pertumbuhan ekonomi yang di klaim dan daya beli tidak seimbang, karena tujuan ekonomi tumbuh untuk kesejahteraan rakyat, tetapi gimana rakyat mau sejahtera kalo daya beli masyarakat lemah.

“Apalagi rupiah tidak bisa membendung dolar terus meroket, rupiah tembus lebih Rp. 15.000/Dolar, hal ini semakin mendorong naiknya harga barang khususnya produk yang menggunakan bahan baku di peroleh dari impor, bahan baku impor itu semua di beli menggunakan dolar, jadi semua itu otomatis ke biaya produksi naik semua tentu akan tambah menekan daya beli masyarakat,” katanya.

Selain itu Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno mengungkapkan, yang menjadi salah satu pembicara mengungkapkan pemerintah perlu memperbaiki masalah structural kebijakan pemerintah, kenaikan dolar memang sebagian dipengaruhi factor dari luar, tapi harus di ingat juga ada factor internal yang mempengaruhi, ada masalah dalam struktur Export-impor kita.

“Ekspor kita masih buruk, lambatnya perkembangan penetrasi pasar ekspor ke Negara-negara luar, Indonesia memiliki sedikit perjanjian perdagangan internasional yang dapat membuka akses pasar, ini menjadi PR buat pemerintah,” ungkap Eddy.

“Pemerintah harus segera mengatasi struktur ekspor–impor kita, agar kita bisa melindungi potensi ekonomi bangsa kita, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Karena Kemajuan suatu Negara di ukur dari kemajuan ekonomi di Negara tersebut, pemerintah harus mempunyai skala prioritas dalam menangani perekonomian bangsa ini,” terangnya.

Selain itu Forum masyarakat ekonomi Syariah Mega Oktaviani menambahkan, Indonesia merupakan Negara muslim yang besar harusnya pemerintah dapat menjadikan peluang untuk meningkatkan ekonomi bangsa kita, karena hari ini yang berkembang di Indonesia masih industry syariah yang hanya masih focus di sector keuangan saja, pemerintah harus memperkuat sktor ril, sector barang dan jasa berbasis syariah untuk menunjang ekonomi syariah di Indonesia agar daya beli meningkat.

“Indonesia saat ini hanya masih menjadi konsumen saja, padahal pengeluaran muslim di dunia mencapai 12% dan ini di prediksi akan terus meningkat, harusnya pengelolaan ekonomi syariah di lakukan secara terpadu agar hasil yang optimal, menangkap peluang dengan 85% penduduk Indonesia muslim,” tutupnya. (Rls/Red)