HARIANBANTEN.CO.ID – Anggota DPRD Kota Cilegon dari Fraksi Golkar, Ayatullah Khumaeni, menanggapi kritik Fraksi Gerindra terhadap kinerja 100 hari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon, Robinsar-Fajar. Ia meminta semua pihak bersikap proporsional dan memberikan kesempatan kepala daerah menyelesaikan program yang tengah berjalan.

Ayatullah menyebutkan, program 100 hari Robinsar-Fajar terkendala oleh warisan utang pemerintah sebelumnya yang mencapai Rp139 miliar.

“Sekarang masih dalam tahap pembayaran, dan di triwulan kedua akan dilunasi,” kata Ayatullah, Senin (28/4/2025).

Menurutnya, gebrakan Robinsar-Fajar dalam 100 hari pertama sudah menunjukkan langkah nyata. Ia mencontohkan, perbaikan saluran air mampet, penambalan jalan rusak, bantuan untuk rumah tidak layak huni (rutilahu), serta respon cepat atas keluhan masyarakat melalui media sosial.

“Ini perlu diapresiasi. Apalagi beliau adalah kepala daerah termuda dibanding sebelumnya. Jadi bersabarlah,” ujarnya.

Ayatullah juga menjelaskan bahwa percepatan realisasi 17 program unggulan kepala daerah baru belum bisa sepenuhnya berjalan karena masih dalam tahap penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2024–2029.

“RPJMD baru masuk tahapan rancangan awal. Harus dimaklumi, karena anggaran saat ini masih menggunakan APBD masa jabatan wali kota sebelumnya,” tambahnya.

Ia optimistis, setelah APBD Perubahan disusun pada Juni mendatang, Robinsar-Fajar akan lebih leluasa menjalankan program-program yang dijanjikan.

Sebagai legislator, Ayatullah menegaskan tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Namun ia mengingatkan, kritik harus disertai solusi.

“Kami akan selalu mengkritik, mengevaluasi, mengontrol, dan memberikan masukan. Tapi kritik harus dibarengi solusi. Jangan hanya mengkritik tanpa solusi, apalagi membandingkan dengan kepala daerah sebelumnya yang banyak programnya juga belum selesai,” pungkasnya.

Penulis: Asep Tolet | Harianbanten.co.id