HARIANBANTEN.CO.ID – Pemerintah Kota Cilegon melalui Bappedalitbang tengah mematangkan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Sejumlah strategi disiapkan, termasuk skema pembiayaan alternatif di tengah keterbatasan anggaran.

Kepala Bappedalitbang Kota Cilegon Achmad Jubaedi mengatakan, penyusunan RKPD sudah dimulai sejak Januari 2026 melalui tahapan konsultasi publik.

Selanjutnya, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) digelar di 43 kelurahan dan 8 kecamatan sepanjang Februari hingga awal Maret 2026.

“Seluruh tahapan Musrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan sudah kami selesaikan,” kata Jubaedi, Rabu (1/4/2026).

Hasil Musrenbang kemudian diselaraskan melalui forum perangkat daerah pada 10-14 Maret 2026. Dalam forum itu, usulan masyarakat dipadukan dengan program perangkat daerah dan pokok pikiran DPRD.

“Di forum perangkat daerah itu, kami menyelaraskan usulan dari Musrenbang dengan program perangkat daerah, termasuk hasil reses dewan,” ujarnya.

Saat ini, Pemkot Cilegon bersiap menggelar Musrenbang tingkat kota dengan melibatkan unsur industri, akademisi, hingga masyarakat.

Menurut Jubaedi, penyusunan RKPD 2027 dilakukan dengan pendekatan teknokratis, partisipatif, dan politis, serta mengacu pada RPJMD.

Ia menyebut, tahun 2027 merupakan tahun ketiga masa kepemimpinan Wali Kota Cilegon Robinsar dan Wakil Wali Kota Fajar Hadi Prabowo. Tahun tersebut dinilai krusial untuk mengejar program prioritas.

“Fokusnya di pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan dasar,” ujarnya.

Namun, keterbatasan anggaran menjadi tantangan. Anggaran daerah lebih dulu terserap untuk belanja wajib seperti pegawai dan operasional.

“Kami lihat kemampuan keuangan daerah. Setelah belanja wajib terpenuhi, baru dihitung celah fiskal untuk program prioritas,” jelasnya.

Sebagai solusi, Pemkot menyiapkan skema pembiayaan alternatif melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), terutama untuk pembangunan infrastruktur.

“Kami akan berinovasi melalui KPBU untuk menjawab keterbatasan pendanaan,” katanya.

Pemkot juga berharap adanya peningkatan pendapatan daerah agar ruang fiskal semakin luas.

“Kami optimistis RKPD 2027 tetap bisa menjawab kebutuhan masyarakat meski anggaran terbatas,” tutupnya. (red)