Oleh: Habibah Auni

Sungguh malang sekali nasib negeri ini, Lebanon. Baru saja Selasa (21/1) pemerintahnya dilantik, masyarakat mulai geram padanya, sampai-sampai kekerasan pecah di berbagai titik lokasi. Bagaikan kengerian Perang Saudara Lebanon Tahun 1989 yang kembali meneror rakyat. Bahkan hingga kamis (23/1) protes terus berjalan semakin keras (Republika, 2020).

Kendati demikian, ini bukan kali pertama protes melanda di Lebanon. Usut punya usut, unjuk rasa di negeri itu pertama kali terjadi pada Oktober 2019. Sebagai akibatnya, Perdana Menteri Saad Hariri mengundurkan diri dari jabatannya. Alih-alih selesai, unjuk rasa terus berlangsung hingga sekarang.

Pertanyaannya, mengapa protes Lebanon terus berlangsung tanpa henti?
Rupanya, pemerintah baru Lebanon diberi dihadiahi suatu keironian. Rakyat Lebanon mau tak mau terpaksa menghadapi bencana di negerinya, dimana pound Lebanon melemah 50%, beban utang publik membengkak hingga 150% dari PDB, dan bahkan tidak bisa memproduksi gas sama sekali (Economist, 2019). Alhasil, inflasi mulai menjangkiti Lebanon. Akses rakyat pun untuk mengambil uang tunai dari bank dibatasi. Tidak sedikit juga yang kehilangan pekerjaan. Sudah wajar bukan, jika rakyat Lebanon marah besar?

Ditambah lagi dengan jajaran pimpinan baru yang beranggotakan 20 orang. Profesor universitas Hassan Diab dilantik menjadi perdana menteri baru. Diab diusung dari kubu Hizbullah yang didukung Iran dan sekutu politiknya. Parpol besar yang mendapat dukungan Barat, termasuk mantan perdana menteri Saad al-Hariri tidak menjadi bagian dari kabinet baru (ArabNews, 2020).
Walaupun Menteri Keuangan Lebanon Ghazi Wazni menyatakan bahwa Libanon bakal mendapatkan pinjaman $5 miliar dolar Amerika Serikat (AS), tentu pemerintahan yang baru ini akan menghadapi tantangan yang besar. Apalagi dahulu kala, Lebanon pernah dibekukan secara ekonomi dan politik dengan pola yang sama.

Mengutip pernyataan Salem (2006) di jurnalnya yang berjudul “The Future of Lebanon”, pasca invasi AS ke Irak, pemerintahan Lebanon terbagi menjadi dua kubu dalam merespon kehadiran pasukan Suriah. Kubu tersebut terbagi menjadi dua, yakni koalisi anti-Suriah atau koalisi 14 Maret dan kubu Perdana Menteri Emile Lahoud yang berasal dari Hizbullah (Salem, 2006).

Seperti yang kita ketahui sebelumnya, Hizbullah sebagai bagian dari pemerintah Lebanon, menerima Resolusi 1701. Resolusi ini menyatakan akan berpegang teguh dalam mematuhi resolusi dari Suriah dan Iran. Hal inilah yang membuat koalisi 14 Maret mencurigai Hizbullah. Menurut mereka, Hizbullah sengaja memulai perang, membuat Lebanon ke dalam krisis, menjatuhkan pemerintahan 14 Maret untuk merebut posisi tertinggi di negeri tersebut. Terlebih lagi Hizbullah menyerang warga sipil Lebanon.

Sementara itu, Hizbullah mencurigai kalau kelompok 14 Maret adalah penyebab terjadinya perang. Dugaan Hizbullah dilandasi oleh meningkatnya ketegangan Sunni-Syiah pada saat itu dan serangan awal Israel yang ditujukan pada daerah-daerah Syiah.

Berangkat dari hal tersebut, koalisi 14 Maret berharap ingin pasukan Suriah keluar dari Lebanon, agar dapat melemahkan Hizbullah. Mereka berharap agar bisa menarik hati AS dan Israel lagi, mengingat pengaruh kedua negara tersebut mulai terancam di tanah Lebanon. Akan tetapi, hasilnya menunjukkan sebaliknya. Hizbullah berhasil menempati di pusat politik Lebanon, memimpin koalisi anti-Amerika mengalahkan koalisi anti-Suriah 14 Maret.

Namun tidak sesuai dengan yang kalian bayangkan. Ternyata konflik diantara kedua kubu ini membuat ekonomi Lebanon memburuk. Dikabarkan biaya yang dibutuhkan untuk rekonstruksi ulang Lebanon mencapai $3 miliar. Harga mahal yang harus dibayar akibat akal bulus Israel dan AS.

Sekarang pun Lebanon mendapatkan tekanan yang serupa dari Israel. Siapa sangka, pada Juni 2011, Lebanon sekali lagi menerima perlakuan tidak adil dari Israel. Melalui perjanjian Israel-Siprus 2010, Israel dengan seenaknya merampas bagian-bagian ZEE Lebanon. Menurut Wahlisch (2011), perjanjian Israel-Siprus dapat memperkaya minyak Israel yang diekstraksi dari Siprus, untuk kemudian diekspor ke Eropa (Wahlisch, 2011). Selain itu, perjanjian ini akan memperkuat infrastruktur minyak Israel karena di bawah payung keamanan dan pertahanan Uni Eropa.

Bagi Lebanon yang menjadikan sektor minyak dan gas (migas) sebagai pilar utama keberlanjutan nasional, tentu perjanjian Israel-Siprus akan sangat merugikan mereka. Apalagi mengingat potensi minyak yang ada di Levant Basin sebanyak 1,7 miliar barel minyak dan 122 triliun kaki kubik gas (Fattouh & El-Katiri, 2015). Terlebih lagi, cadangan migas dapat membantu mengurangi utang nasional Lebanon yang mencapai 150% dari PDB.

Sedangkan untuk Israel, perjanjian Israel-Siprus sangat menguntungkan mereka. Sama seperti Lebanon, Israel juga menjadikan migas sebagai pusat fondasi keberlanjutan nasional. Israel yang selama ini mengimpor 40% gas alam dari Mesir, mengalami sabotase pada September 2011. Dengan ditandatanganinya perjanjian Israel-Siprus, Israel bisa menjadi pengekspor migas utama ke UE atau Yordania.

Lebanon juga tidak mungkin bisa memperoleh gas dari Israel, sebab tidak ada hubungan bilateral maupun hubungan diplomatik diantara keduanya. Mau tidak mau, Lebanon mengandalkan kebaikan hati AS dalam menutupi kekurangan anggarannya. Karena katanya, AS bersedia memberikan bantuan sebesar $5 miliar.

Kendati demikian, langkah AS ini tetap harus dicermati. Mengingat pemerintah Lebanon sekarang yang diisi oleh Hizbullah dan anti barat, tentu AS memiliki keinginan tersembunyi. Apalagi, AS memiliki dua agenda utama di negara-negara Timur-Tengah (Timteng) seperti Lebanon, yakni menguasai minyak dan memperluas pengaruh Israel di Timteng.

Pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo bahwa AS bersedia bekerja sama dengan pemerintah Lebanon yang baru tetapi hanya jika “berkomitmen untuk reformasi” perlu diantisipasi dengan hati-hati (medcom, 2020). Apakah yang dimaksud membantu adalah apabila pemerintah Lebanon yang membasmi korupsi atau merombak ulang kabinet yang berisikan anggota Hizbullah?

Jika benar pertanyaan yang kedua, tentu akan menjadi dua mata pedang untuk Lebanon. Ya, perombakan kabinet dapat membenahi administrasi pemerintah, menghilangkan korupsi, dan mengurangi hutang Lebanon. Perpolitikan Lebanon yang runtuh akibat distribusi kekuatan politik dan ekonomi bisa dihentikan dalam waktu yang cepat. Namun di sisi lain, perombakan kabinet akan memperkuat pengaruh AS yang berefek pada bertambahnya kekuatan Israel. Bisa saja, migas Israel semakin menjadi-jadi dalam kepemilikan migas dan mematikan sektor migas Lebanon.

Jalan terakhirnya, Lebanon perlu meminta meminta tolong komunitas internasional untuk membantu perbaikan negaranya. Aktor luar dapat mendorong pemerintah Lebanon untuk melakukan reformasi politik, dengan cara membantu seluruh proses tersebut, dilakukan dengan efektif dan tepat sasaran.

Biodata Penulis

Harian Banten Online adalah media yang menyediakan platform rubik opini untuk memfasilitasi para penulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.