HARIANBANTEN.CO.ID, CILEGON – Mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC), mengelar aksi unjuk rasa, dalam hal itu mahasiswa menilai Aparat Penegak Hukum (APH) di Cilegon lambat dalam menangani kasus dugaan korupsi pembangunan 3 pasar rakyat di Kota Cilegon.
Kekecewaan mahasiswa terhadap dua instansi penegak hukum, yakni Polres dan Kejari disampaikan melalui aksi yang digelar di depan Landmark Kota Cilegon, pada Senin 5 Desember 2022.
Tidak hanya itu, sebagai bentuk desakan kepada aparat penegak hukum di Kota Cilegon, para mahasiswa juga membungkam mulutnya dengan lakban, seperti sedang mengisyaratkan sesuatu pembungkaman terhadap Aparat Penegak Hukum (APH) di Kota Cilegon.
Dalam aksinya sejumlah mahasiswa membawa spanduk dengan bertulisan “Polres dan Kejari ayo dong bales laporan IMC!“.
Sementara spanduk lainnya bertuliskan “IMC akan terus bersuara sampai mafia pembangunan 3 pasar rakyat ditangkap”
Diketahui data dari lpse.cilegon.go.id pembangunan tiga pasar tersebut dianggarkan pada tahun anggaran 2018, yakni Pasar Cibeber dengan pagu anggaran Rp1,6 miliar, Pasar Citangkil dengan pagu Rp450 juta, dan Pasar Grogol dengan pagu Rp2 miliar.
Dari tiga pasar yang dibangun dengan APBD Kota Cilegon itu saat ini kondisinya terbengkalai dan tidak berfungsi dengan baik.
Ketua IMC Hariyanto mengatakan, Lapdu yang dikirimkan pihaknya kepada Polres dan Kejari Cilegon belum menunjukkan tanda-tanda progres yang positif terkait perkembangan kasus tersebut terhitung sejak 24 Oktober 2022 lalu.
“Kami mengirimkan laporan aduan ke Polres Cilegon pada 24 Oktober ke Seksi Umum (Sium), terus dari Sium kita lanjut hari itu juga ke Kejari Cilegon ke Kasi Intel. Sudah berjalan lewat satu bulan lebih akan tetapi kami dari IMC tidak mendapatkan konfirmasi atau informasi terkait perkembangan kasus yang kami adukan,” kata Hariyanto kepada awak media.
Menurutnya, tidak ada alasan bagi Polres dan Kejari Cilegon tidak menindaklanjuti laporan tersebut. Pasalnya, ia menyakini bahwa dalam Lapdu yang dikirimkannya telah memenuhi semua persyaratan.
“Kita sudah melengkapi semua persyaratannya dan beberapa berkas juga yang kita lampirkan di situ terkait anggaran pasar A, B, C itu ada. Sudah dilengkapi tapi belum diinformasikan perkembangannya,” ujarnya.
Pihaknya berharap, Aparat Penegak Hukum (APH) harus bersikap profesional dan tegas dalam menangani setiap Lapdu yang dikirimkan oleh masyarakat.
“Kami berharap Polres dan Kejari Cilegon serius menindaklanjuti masalah ini, jangan sampai kemudian menganggap remeh aduan dari masyarakat, mahasiswa. Polres dan Kejari Cilegon harus tegas,” ucapnya.
“Kita pengen tahu kasusnya udah sampai tahap mana. Keinginan kamisesegera mungkin kasus ini diselesaikan dan segera tangkap mafia pembangunan pasar rakyat yang mangkrak ini,” pungkas Hariyanto. (HB/Red)
Discussion about this post