Oleh: Habibah Auni

Dunia seolah-olah tidak bosan terkena musibah. Herannya, tahun baru 2020 ini, masyarakat internasional dihadiahi pergulatan yang terus berlangsung hingga sekarang. Sebut saja konflik AS-Iran, ia tak henti dipertarungkan di gelanggang internasional.

Kisah AS-Iran berjilid-jilid, sampai-samai kita bisa membagi perkara ini menjadi tiga fase. Fase pertama, pembunuhan Qasem Soleimani oleh Amerika Serikat (AS), tokoh tersohor Iran, yang memicu tensi diantara AS dan Iran. Fase kedua, baku tembak AS-Iran yang naasnya, menyebabkan 176 penumpang pesawat Ukraina tewas.

Korbannya adalah warga Iran, Kanada, Inggris, Jerman, Afganistan dan Ukraina. Dan fase ketiga adalah ketegangan antara Iran dengan Eropa yang terjadi belakangan ini (CNBC, 2020).

Herannya, dua aktor penyebab ketegangan ini menjadikan irak sebagai “tumbal”-nya. Selama perselisihan AS-Iran, Irak beberapa kali dijadikan arena tempur militer mereka. Sebagai contoh 3 Januari lalu, Bandara Internasional Baghdad menjadi lokasi tewasnya Jenderal Iran Qasem Soleimani. Begitu pula pada 8 Januari 2020.

Tentu perlakuan semena-mena AS dan Iran membuat Irak dongkol. Dalam Forum Ekonomi Dunia, Presiden Irak Barham Saleh memberi peringatan kepada AS dan Iran untuk segera menarik pasukan mereka. Hal ini dilakukan Irak dalam upaya menyelamatkan warganya beserta kedaulatan negaranya. Namun rupanya, permohonan tersebut tidak ditanggapi Trump dengan baik. Malahan presiden negara adikuasa ini mengancam akan memberi sanksi kepada Irak, yang mana lebih parah daripada Iran (CNBC, 2020).

Berdasarkan lansiran dari CNBC, Trump mengancam akan memblokir akses Irak pada akun bank sentral AS The Fed. Sungguh kemarahan Trump akan membahayakan Irak, mengingat penjualan minyak Irak yang masuk ke rekening The Fed berkisar US$ 35 miliar.

Adapun Irak mencairkan US$ 1-2 miliar setiap bulannya secara tunai untuk anggaran negara. Seandainya akun Irak diblokir oleh AS, tentu akan merugikan perekonomian negara, mengingat 90% pemasukan berasal dari anggaran nasional di rekening tersebut.

Apalagi ini bukan kali pertamanya Irak dikenai sanksi ekonomi. Dahulu kala, tepatnya pada Perang Teluk tahun 1991, Irak mengalami kekalahan perang yang mengakibatkan dirinya kesulitan secara ekonomi. Bagaimana tidak? PBB telah menjatuhkan embargo ekonomi oleh PBB kepada Irak yang mengakibatkan Irak jatuh pada tingkatan yang sangat rendah. Usaha negeri Timur Tengah itu untuk memanfaatkan pangan dan obat-obatan, dirasa mustahil bisa membantu rakyat Irak keluar dari kesulitan ekonomi.

Irak terpaksa menelan pil pahit dari embargo PBB. Buktinya, akibat dari pemberlakuan kebijakan organisasi dunia itu, ribuan rakyat Irak telah mati sia-sia. Penyebab penyakitnya bermacam-macam, mulai dari radang paru-paru, pernafasan hingga kekurangan gizi.

Berdasarkan laporan dari Departemen Kesehatan Irak, tercatat sampai tahun 2000, terdapat 1.300.867 korban jiwa, dimana 500 ribu diantaranya adalah anak-anak.

Tidak hanya itu, Irak juga mengalami invasi militer pada tahun 2003. Agresi militer ini dinamakan Operation of Iraqi Freedom. Dengan angkuhnya, Negeri Paman Sam menggunakan nama ini dengan dalih untuk membebaskan rakyat Irak dari rejim Saddam Husein yang otoriter.

Padahal niat AS sesungguhnya menginvasi Irak adalah untuk mengejar pursuit of national interest dan national security. AS menempatkan Irak sebagai pangkalan militer strategisnya di Timur Tengah (Wulandari, 2015). Kalau menurut M Solihat (2003), terdapat kepentingan geopolitik AS di Irak. Pertama, untuk memperkuat pengaruh dirinya dan Israel di kawasan yang kerap tidak stabil itu.

Kedua, mengontrol minyak Irak agar AS bisa mengurangi ketergantungan minyak dari negara-negara Eropa dan Asia Timur yang berpusat di Teluk Persia. Lihat saja cadangan minyak AS, hanya tersimpan sekitar 0,3% dari cadangan minyak dunia. Nilai ini sangat terpaut jauh dari kebutuhan konsumsi minyak AS yang mencapai 23%.

Untuk mengejar ketertinggalan ini, AS mau tidak mau mengincar Irak yang konon diwartakan memproduksi 2,29 juta barel minyak per tahun. Dan hasilnya, Irak Utara dan Irak Selatan masing-masing berhasil menyumbang 60% dan 17% kepada cadangan minyak AS. Sumber daya minyak inilah yang membuat Irak dipandang AS sebagai lokasi strategis untuk mendirikan pangkalan militer AS di wilayah Timur Tengah.

Agenda AS atas Irak ini sudah menjadi grand strategy untuk memperkuat geopolitik dirinya dan Israel. Kaufman, McKitrick dan Leney (1995) berpendapat kalau dimensi geopolitik AS ada 3: (1) dimensi kebijakan politik/diplomasi, (2) dimensi kebijakan ekonomi, dan (3) dimensi militer/keamanan internasional. Sepanjang AS memperluas pengaruhnya di Timur Tengah, Irak bakal terkena pula dampaknya, misal dengan melemahnya perekonomian negara (Winarno, 2014).

AS yang kini dinahkodai oleh Trump, nampaknya Irak akan semakin diperlemah. Hal ini dikarenakan Trump memiliki kepribadian sebagai berikut:
(1) nasionalisme yang tinggi sehingga akan selalu mengutamakan AS, (2) memilih keputusan yang populis, (3) sangat pro dengan Israel, dan (4) pragmatis/sangat mencari keuntungan ekonomi (Ali, 2019).

Sehingga dapat dibaca pola tindakan Trump. Beliau akan mengancam pihak yang tidak setuju dengan kebijakannya dengan sanksi ekonomi. Tidak, beban harganya tidak kecil. Trump menerapkan sanksi ekonomi terbesar agar dapat memperlihatkan betapa hebat dirinya kepada publik. Perilakunya inilah yang akan membahayakan masa depan ekonomi Iran.

Menurut, kebijakan Trump di kawasan Timur Tengah selama ini tidak memiliki visi dan strategi yang jelas. Sebenarnya ini bisa menjadi bumerang bagi Trump. Selama Irak “bermain aman” untuk mengalah di hadapan AS, Irak bisa saja tidak terkena embargo ekonomi yang besar.

Konsekuensinya, Irak akan terus berada dalam status quo. Ia tidak bisa mengambil langkah yang berani. Sebab banyak perusahaan minyak AS yang berada di Irak. Perusahaan minyak inilah yang nyatanya sudah banyak menyumbang di pemasukan Irak. Buktinya, 90% pemasukan Irak berasal dari penjualan minyak.

Meminta tolong pada forum multilateral Timur Tengah layaknya Liga Arab pun tidak akan membantu terlalu banyak, sebab internalnya sudah terpecah. Maka Irak harus menghadapi hegemoni AS secara mandiri, agar negaranya tidak hancur seperti sedia kala. (*)

Biodata Penulis 

Harian Banten Online adalah media yang menyediakan platform rubik opini untuk memfasilitasi para penulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.