TANGERANG – Nama Tafta Zani tentu sudah tidak asing lagi di kalangan tokoh ternama yang ada di Banten.

Santri lulusan Pondok Pesantren Daar El Qalam, Gintung yang melanjutkan kuliah di IAIN (UIN) Jakarta ini dikenal aktif dalam organisasi HMI.

Bahkan, sepak terjang pria yang kini maju sebagai salah satu bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Banten ini, kiprahnya secara Nasional sudah tidak diragukan lagi.

Kemunculan nama Tafta Zani di bursa pencalonan DPD RI Dapil Banten, tentu mendapatkan banyak perhatian dari berbagai kalangan.

Banyak publik mempertanyakan, apa yang mendorong ‘Buya’ panggilan akrab Tafta Zani, maju sebagai calon anggota DPD RI.

Dari penuturannya yang dikutip melalui situs online beritakarya, Buya mengungkapkan alasan dan jalan panjang yang membuat dirinya memutuskan untuk maju di DPD RI.

“Awalnya saya sama sekali tidak terpikir untuk maju sebagai calon DPD di Banten. Karena saya mengerti, bahwa itu butuh resource yang cukup besar, khususnya finansial. Sudah jadi rahasia umum apa yang disebut dengan praktek ‘politik uang’ dalam segala bentuknya. Tapi sejumlah teman yang terbilang tokoh dan aktivis di beberapa kabupaten/kota mendorong saya dan menyatakan dukungannya,” ujarnya.

Mereka, lanjut Buya, beralasan, bahwa Banten butuh orang baru yang memiliki kapasitas untuk memikirkan secara lebih serius aspirasi daerah Banten di pentas Nasional.

“Begitu alasan teman-teman,” imbuhnya sambil melemparkan senyum.

Jauh sebelumnya, Tafta Zani mengaku pernah ditawari oleh salah satu tokoh penting pendiri Provinsi Banten yakni Tryana Sjam’un.

Saat itu, Tryana Sjam’un memintanya untuk maju sebagai calon DPD Banten.

“Dengan pertimbangan bahwa perlu ada yang secara lebih serius memikirkan aspirasi daerah. Saya mulai tertarik. Tentu saja bersama-sama dengan anggota DPD yang lain dari Banten jika nanti terpilih,” katanya merendah.

Sampai saat ini, Tafta Zani masih berstatus sebagai bakal calon Anggota DPD, karena masih harus mengikuti ketentuan administratif yang dipersyaratkan.

“Karena itu, sementara ini saya cenderung diam. Pada waktunya tentu nanti akan declrare secara terbuka,” ungkapnya.

Dia mengaku heran, mengapa setelah era kepemimpinan Ginanjar Kartasasmita, tidak ada Anggota DPD yang berusaha all out memperkuat posisi DPD dalam proses politik Nasional di parlemen.

“Ini harus jadi concern bersama agar posisi DPD mendapatkan fungsi politik yang lebih leluasa, khususnya terkait dengan hak-hak politik daerah sebagai mana ide awalnya. Secara de jure, kita seperti menganut sistem bikameral (dua) kamar. Tapi defacto rasanya tidak, karena terbatasanya hak-hak normatif yang ada pada DPD,” tandasnya.

Namun, Tafta Zani diketahui merupakan pribadi yang selalu merendah.

Dia merasa bahwa dirinya sama dengan yang lain, tidak memiliki kapasitas seperti yang dikatakan teman-temannya.

“Cuma saya memang peduli terhadap Banten. Ini modal terpenting saya untuk maju,” pungkasnya.

Mengakhiri wawancara, Tafta Zani memohon do’a dan dukungan dari seluruh rakyat Banten, agar cita-citanya memerjuangkan hak-hak daerah di parlemen bisa tercapai.

Diketahui, sebagai praktisi, pemikir dan peneliti, Tafta Zani, pernah bekerja di berbagai lembaga kajian, mulai dari LP3ES, The Habibie Center, Vox Indonesia, dan kini di SMRC.

Ia juga pernah mengikuti berbagai kursus dan pelatihan seperti Development Course di Taiwan, dan Human Right di Sydney University, Australia. (Zal/Red)