HARIANBANTEN.CO.ID, CILEGON – Presidium Front Daulat Pribumi (FDP) Isbatullah Alibasja angkat bicara terkait pernyataan manajemen PT Krakatau Steel (KS) yang mengaku permasalah di Primer Koperasi Karyawan Krakatau Steel (Primkokas) bukan merupakan tanggungjawabnya.

Manajemen PT KS mengaku permasalah yang dihadapi Primkokas dengan para anggota dan nasabahnya terkait pengembalian dana investasi bukanlah tanggungjawab manajemen maupun jajaran Direksi PT KS lantaran Primkokas adalah institusi yang terpisah dari manajemen Krakatau Steel.

Menanggapi pernyataan tersebut, Presidium FDP Isbatullah Alibasja mempertanyakan adanya dewan pembina dan dewan pengurus yang merupakan jajaran manajemen PT KS yang masih aktif.

“Yang menjadi pertanyaan kita adalah pertama, dalam struktur Primkokas ada dewan pembina, ada dewan pengawas, ada dewan pengurus, sementara itu Ketua Dewan Pembinanya adalah Direktur SDM PT KS, artinya bukan personal tapi jabatannya. Lalu Ketua Dewan Pengurusnya selevel General Manager yang masih aktif di PT KS,” kata Isbatullah kepada wartawan, Senin (31/5/2022).

Baca Juga : Pria Utama: Permasalah Primkokas Bukanlah Tanggungjawab Manajemen Krakatau Steel

Baca Juga : Pensiunan KS Korban Investasi Primkokas Harap Dapat Dipertemukan Dengan Silmy Karim

Baca Juga : PPMC Akan Kawal Penyelesaian Si Jaka, Tahyar: Kita Hanya Minta Hak Dikembalikan oleh Primkokas

Baca Juga : Kembali Tuntut Haknya, Korban Sijaka Gelar Unjuk Rasa dan Istighosah Bersama di Primkokas

Isbatullah tak menampik dengan kebenaran yang disampaikan bahwa PT KS dan Primkokas merupakan manajemen yang terpisah, namun adanya jajaran jabatan di manajemen PT KS seperti Direktur SDM dan General Manajer yang masuk dalam struktur organisasi Primkokas.

“Bahwa betul manajemen PT KS dan Koperasi Primkokas itu terpisah, tapi dewan pengurusnya, dewan pembinanya itu kebanyakan para pejabat PT KS, sehingga wajar kita minta agar PT KS membantu untuk menyelesaikan persoalan investasi bodong di Koperasi Primkokas,” tuturnya.

Lebih lanjut Isbatullah mencontohkan, ketika PT KS yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terancam bangkrut karena banyaknya hutang yang menumpuk, maka Pemerintah sebagai pemilik saham turut membantu mensubsidi, atau menyuntikan modal baru untuk mencegah PT KS bangkrut.

“Dengan logika yang sama, Koperasi Primkokas adalah bagian dari The Big Family PT KS, sehingga wajar jika mereka yang menginvestasikan dana pensiunnya di Primkokas menuntut PT KS untuk melakukan intervensi, untuk menyelamatkan Koperasi Primkokas dari ancaman kebangkrutan,” ujarnya.

Untuk itu, Isbatullah meminta agar PT KS dapat memberikan intervensi kepada manajemen Primkokas agar membayarkan secara utuh uang para pensiunan yang telah diinvestasikan.

“Kami minta Primkokas dapat membayar kewajibannya secara utuh tanpa potongan 25 persen kepada seluruh pensiunan PT KS yang menitipkan atau menginvestasikan uangnya sejumlah Rp94 milyar di Koperasi Primkokas,” katanya.

Selain itu, Isbatullah juga mengatakan, pihaknya mendapati adanya rumor terkait dana investasi para pensiunan yang disimpan di Primkokas diduga mengalir dalam proyek pengerjaan Blast Furnace PT KS.

“Ada rumor bahwa dana koperasi tersebut diduga mengalir dalam Proyek Blast Furnace PT KS, ada juga dugaan aliran uang koperasi tersebut digunakan untuk membantu cucu-cucu perusahaan PT KS,” ujarnya.

Oleh karenanya, Isbatullah meminta kepada aparat penegak hukum untuk melakukan audit forensik atas dugaan adanya aliran dana tersebut pada Primkokas.

“Sehingga kita minta aparat penegak hukum untuk melakukan audit forensik keuangan Koperasi Primkokas. Jika ada kejanggalan atau unsur penggelapan yang melanggar hukum, maka kami minta aparat penegak hukum untuk menyeret para oknum kerah putih ke meja hijau untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya,” tandasnya. (TKN/Red)